Tuturpedia.com – Dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menerapkan berbagai program untuk mewujudkan kualitas pembelajaran jadi lebih baik.
Kurikulum Merdeka termasuk ke dalam program tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan semangat pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam proses belajar mengajar.
“Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, dan Kurikulum Merdeka merupakan motor penggerak bagi transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Ketiganya merupakan program-program prioritas BSKAP Kemendikbudristek yang secara jangka panjang dapat melahirkan pemelajar sepanjang hayat,” ujar Anindito Aditomo, Kepala BSKAP dalam forum diskusi media, dikutip Tuturpedia.com dari laman Kemdikbud (25/10/2023).
Menurut Anindito, asesmen nasional, rapor pendidikan, dan kurikulum Merdeka menjadi deretan program yang tidak dapat terpisahkan karena saling terintegrasi.
Ketiga program ini diharapkan dapat mendorong proses perubahan sistem pendidikan untuk meningkatkan karakter dan kompetensi seluruh murid di Indonesia.
Adapun untuk asesmen nasional berperan penting dalam mengambil kualitas proses, hasil belajar, dan lingkungan belajar. Nantinya, hasil dari asesmen nasional bisa digunakan menjadi alat ukur untuk menilai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
“Kami berharap dukungan semua pihak dapat pelaksanaan asesmen nasional yang jujur. Asesmen nasional bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, tetapi untuk melihat gambaran utuh kualitas pembelajaran sekaligus melakukan pembenahan di sekolah Anda,” ucap Anindito.
Sementara itu, kini Kemendikbudristek sedang menerapkan asesmen nasional 2023 di jenjang sekolah dasar (SD).
Program ini terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama pada 23-26 Oktober 2023, sedangkan tahap kedua yaitu 30 Oktober 2023 hingga 2 November 2023.
Lalu jika hasil asesmen nasional sudah keluar, selanjutnya akan disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan publik melalui rapor pendidikan.
“Rapor pendidikan menjadi pedoman bagi sekolah, pemerintah daerah, bahkan masyarakat umum agar dapat saling berkolaborasi dalam merencanakan strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan Indonesia, terutama di daerahnya masing-masing,” kata Anindito.
Sebagai informasi, di dalam rapor ini menggabungkan data dari asesmen nasional (AN), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama (EMIS), Badan Pusat Statistik (BPS), aplikasi untuk guru dan tenaga kependidikan (seperti Platform Merdeka Mengajar, ARKAS, dan SIMPKB), serta Tracer Study khusus untuk jenjang SMK.
Kemudian kurikulum merdeka, Anindito menuturkan bahwa ini memberikan kebebasan dalam pendidikan untuk membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi murid serta lingkungannya.
“Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi, misi, serta kebutuhan belajar para peserta didik. Fleksibilitas menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan pembelajaran di sekolah,” imbuhnya.
Sampai saat ini, sudah lebih dari 80% satuan pendidikan di Indonesia yang telah menerapkan kurikulum merdeka atas kemauan sendiri atau sukarela.
Pada 2024 mendatang akan menjadi target Kemendikbudristek agar seluruh satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka.***
Penulis: Annisaa Rahmah
Editor: Nurul Huda
