Jakarta, Tuturpedia.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digadang-gadang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai juru selamat ekonomi desa justru mendapat lampu kuning dari pakar ekonomi. Program bernilai ratusan triliun rupiah ini dinilai cacat secara konseptual dan menyimpan bom waktu bagi masyarakat bawah. Minggu, (17/05/2026).
Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Dalam wawancara di kanal YouTube Fristian Griec Media, Bhima memperingatkan bahwa alih-alih melindungi rakyat, program ini berpotensi memicu konflik horizontal hingga menguras dana pembangunan daerah.
Bukan Koperasi, Melainkan “Warung Merah Putih”
Bhima menyoroti bahwa KDKMP telah melenceng jauh dari khittah atau prinsip fundamental gerakan koperasi dunia, yaitu kemandirian yang tumbuh dari bawah (bottom-up). Karena digerakkan dan ditunjuk langsung oleh aparatur negara, program ini dinilai kehilangan esensinya.
“Rekrutmen pengurus Koperasi Merah Putih dilakukan aparat pemerintah, sudah jelas bukan bentuk koperasi tetapi warung merah putih,” tegas Bhima.
Menurutnya, sejarah mencatat tidak ada koperasi di dunia yang sukses jika disetir langsung oleh tangan negara. “Semuanya harus muncul dari keanggotaan,” ujarnya.
Ancaman Nyata Bagi Warung Kecil dan Risiko Konflik Horizontal
Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah potensi benturan langsung antara KDKMP dengan pelaku UMKM dan warung kelontong existing di desa. Koperasi ini direncanakan menjual barang-barang yang sama dengan warung warga, mulai dari minyak goreng bersubsidi hingga pupuk.
“Monopoli Harga, KDKMP mendapat penunjukan langsung dan harga khusus dari BUMN mitra. Persaingan Tidak Sehat, Warung tradisional terancam kehilangan konsumen karena kalah saing secara harga.”
Bhima memperingatkan bahwa pemaksaan model ini bisa memicu gesekan sosial yang serius. “Ini akan menciptakan konflik horizontal di level masyarakat bawah,” tuturnya.
Beban Utang Himbara yang Mengancam Dana Desa
Pendanaan program ambisius ini juga menjadi sorotan. Mengakses pembiayaan dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), KDKMP dinilai menyembunyikan risiko finansial yang besar bagi daerah jika terjadi gagal bayar.
“Yang akan membayar itu pada akhirnya mengorbankan dana desa dan pemerintah daerah, yang akhirnya berpotensi mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur daerah,” papar Bhima.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik adanya pengadaan barang yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat desa, salah satunya adalah pengadaan mobil 4×4 asal India.
Solusi Alternatif: Harusnya Jadi Agregator, Bukan Pesaing
Sebagai pengamat, Bhima juga menawarkan solusi agar program ini tidak menjadi bumerang. Ia menyarankan agar Koperasi Merah Putih diubah fungsinya menjadi agregator, bukan distributor subsidi yang menyaingi warga.
- Fungsi Agregator: Koperasi bertugas mencari pasar yang luas untuk produk-barang hasil petani dan pengrajin lokal.
- Prinsip Sejati: Menempatkan koperasi sebagai jembatan ekonomi dari anggota untuk anggota.
Ia mencontohkan bagaimana gerakan koperasi yang otentik justru sukses di sektor lain, seperti koperasi perumahan yang digagas anak muda untuk mengakali mahalnya harga properti, atau model supermarket kooperatif di Inggris yang sukses menyerap banyak tenaga kerja.
Pembelaan Pemerintah: KDKMP adalah Pemotong Rantai Tengkulak
Di kubu seberang, pemerintah memiliki argumentasi yang solid. Dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa 30.000 unit KDKMP disiapkan sebagai ekosistem penyelamat komprehensif di desa.
1.Target Ekosistem KDKMP Menurut Pemerintah:
Fasilitas Lengkap: Dilengkapi gudang, cold storage, gerai distribusi, hingga fasilitas kesehatan dasar.
2.Perang Lawan Tengkulak dan Rentenir: Memotong rantai tengkulak yang mencekik petani serta menghapus praktik rentenir lewat fasilitas super micro financing.
3.Tepat Sasaran: Memastikan barang bersubsidi langsung diakses rakyat tanpa ada celah penyelewengan distribusi.
Pertarungan konseptual ini kini menjadi sorotan publik: Apakah KDKMP akan sukses menjadi pilar ekonomi baru seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo, atau justru menjadi beban baru seperti yang dikhawatirkan para ekonomi.
