Tangerang Selatan, Tuturpedia.com – Fraksi Partai Golkar MPR RI menegaskan komitmennya terhadap perbaikan kualitas pendidikan nasional dan kesejahteraan guru melalui diskusi publik yang digelar di Tangerang Selatan, Sabtu (6/6/2026).
Diskusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan berkelanjutan terkait isu pendidikan nasional, sekaligus menindaklanjuti aspirasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang sebelumnya telah disampaikan dalam forum Badan Legislasi DPR RI.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan berangkat dari kesadaran mendasar bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan semata kekayaan alam.
“Prof. BJ Habibie pernah mengingatkan bahwa negara maju ditentukan oleh kualitas manusianya. Saya juga teringat pandangan Hatta Rajasa bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada regulasi yang kita bangun. Karena itu, pendidikan dan keberpihakan kepada guru harus menjadi agenda strategis bangsa,” ujar Firman.
Menurutnya, Indonesia sejatinya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui UUD 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 31, yang menegaskan hak pendidikan bagi setiap warga negara serta kewajiban negara untuk membiayainya. Namun, ia menilai masih terdapat kesenjangan besar antara amanat konstitusi dengan realitas di lapangan.
Firman menekankan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan secara administratif, melainkan harus menyentuh kondisi nyata para guru, terutama guru honorer dan guru bantu yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana, mungkinkah anak bangsa menjadi pandai jika gurunya masih hidup dalam keterbatasan? Kita tidak boleh menutup mata. Pendidikan tidak akan melahirkan generasi unggul jika fondasi manusianya diabaikan,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa cita-cita besar Indonesia Emas 2045 berpotensi sulit tercapai jika kesejahteraan guru tidak segera diperbaiki secara serius dan berkelanjutan.
“Kalau kondisi guru masih seperti sekarang, kita harus jujur. Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud. Tidak mungkin lahir doktor, profesor, dan pemimpin hebat tanpa guru dari PAUD hingga SMA yang sejahtera dan bekerja dengan tenang,” katanya.
Firman juga membagikan pengalaman pribadinya yang berasal dari keluarga guru. Hal itu, menurutnya, membuat ia memiliki ikatan emosional kuat terhadap perjuangan para tenaga pendidik.
“Saya cucu seorang guru. Keluarga saya mayoritas guru, dan mereka bangga. Tapi kebanggaan itu sering tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diterima. Ini yang membuat saya merasa perjuangan guru tidak boleh berhenti hanya menjadi wacana,” ujarnya.
Dalam paparannya, Firman mengungkap berbagai fakta di lapangan yang dinilai memprihatinkan.
Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, masih terdapat guru bantu dengan gaji Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Bahkan, ada yang hanya menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp80 ribu.
Di wilayah lain seperti Jawa Barat, ia menemukan guru yang harus bekerja sampingan sebagai tukang cuci, hingga menjadi pengantar barang demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Di saat kita bisa menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk kebutuhan konsumtif, guru yang membentuk masa depan bangsa justru masih berjuang untuk bertahan hidup. Ini soal nurani dan keadilan,” tegasnya.
Selain kesejahteraan guru, Firman juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia menilai masih terdapat celah dalam pengawasan penggunaan anggaran setelah ditransfer ke daerah.
“Kita punya dana BOS yang besar, tetapi implementasinya masih perlu diawasi lebih ketat. Ada indikasi pergeseran penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya fokus pada penguatan pendidikan,” katanya.
Firman juga menyinggung beban kerja guru honorer yang dinilai tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima.
Menurutnya, banyak guru honorer yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mengurus administrasi dengan tanggung jawab hampir setara guru ASN.
“Pengabdian mereka nyata, bebannya besar, tetapi penghargaan masih jauh dari harapan. Negara harus hadir dengan solusi yang adil dan terukur,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Melalui forum diskusi tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola pendidikan nasional, memperkuat pengawasan anggaran, serta meningkatkan kesejahteraan guru secara menyeluruh.
“Guru adalah penyangga utama masa depan bangsa. Jika kita serius ingin Indonesia maju, maka memperjuangkan martabat dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Firman.
