Jakarta, Tuturpedia.com — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membatasi jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi maksimal enam unit di setiap kecamatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penataan ulang pelaksanaan program sekaligus upaya meningkatkan efisiensi anggaran.
Seiring kebijakan tersebut, BGN juga akan menghentikan sementara pembukaan dan pendaftaran dapur MBG baru. Langkah itu ditempuh agar pemerintah dapat memetakan kembali kebutuhan riil dapur di setiap wilayah sebelum menambah titik layanan baru.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persebaran dapur MBG yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam proses pengajuan. Menurut dia, jumlah dapur di sejumlah wilayah, terutama kawasan perkotaan dan aglomerasi, dinilai sudah cukup padat.
“Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah ya enam saja,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, moratorium diperlukan agar BGN memiliki dasar perhitungan yang lebih akurat terkait kebutuhan dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah. Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah akan menentukan apakah masih diperlukan tambahan dapur baru.
“Nanti kalau setelah kami lihat kurang, baru buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan dan pengajuan dapur MBG masih banyak terkonsentrasi di wilayah aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum memperoleh layanan secara optimal.
“Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi, yang 3T belum tersentuh,” kata Nanik.
Karena itu, BGN akan mengalihkan fokus pengembangan program ke wilayah 3T sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai pemerataan akses layanan gizi lebih penting dibanding menambah dapur di daerah yang sudah memiliki kapasitas memadai.
Kebijakan penghentian sementara pembangunan dapur baru juga menjadi bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN. Dalam tahap awal, efisiensi anggaran ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama lembaga tersebut.
Nanik menjelaskan, selain melakukan moratorium dapur baru, BGN juga akan melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat, membenahi dapur yang telah beroperasi, serta menyusun skema khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, kata dia, anggaran yang tersedia di BGN tersisa sekitar Rp26,8 triliun setelah adanya penyesuaian anggaran pemerintah. Meski demikian, lembaganya masih berupaya mencari ruang efisiensi tambahan tanpa mengurangi sasaran program.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, meskipun sekarang sudah dipotong, tinggal Rp26,8 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” ujar Nanik.
Untuk mendukung pelaksanaan MBG di kawasan 3T, BGN juga tengah menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan di luar APBN. Skema yang dipertimbangkan antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah lembaga internasional, hingga pemanfaatan fasilitas dapur yang telah tersedia di daerah.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu full 100 persen dibiayai APBN,” kata Nanik.
Selain itu, BGN membuka peluang penggunaan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun sarana memasak lainnya di daerah terpencil. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibanding membangun dapur baru, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif terbatas.
Di sisi lain, BGN mengisyaratkan bahwa fokus pelaksanaan MBG tahun ini tidak lagi semata-mata mengejar besarnya jumlah penerima manfaat. Pemerintah kini lebih menitikberatkan pada kualitas layanan dan ketepatan sasaran program.
“Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” tukas Nanik.***
