Tangerang Selatan, Tuturpedia.com — Komitmen terhadap masa depan pendidikan nasional kembali ditegaskan dalam Diskusi Publik Fraksi Partai Golkar MPR RI yang digelar pada Senin (25/5/2026). Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan peringatan keras terkait nasib guru di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera.
Menurutnya, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 berpotensi sulit terwujud jika persoalan mendasar dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan guru, tidak segera dibenahi.
“Tidak mungkin kita melahirkan generasi unggul jika guru yang mendidiknya masih hidup dalam keterbatasan,” tegas Firman di hadapan peserta diskusi.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks itu, peran guru menjadi fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.
Firman juga menyinggung amanat konstitusi dalam UUD 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara serta kewajiban negara untuk membiayainya.
Namun, menurutnya, masih terdapat jurang besar antara aturan dan kenyataan di lapangan.
Sorotan tajam diarahkan pada kondisi guru honorer dan guru bantu yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan. Ia membeberkan sejumlah fakta memprihatinkan yang ditemuinya di berbagai daerah.
Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, masih ada guru yang digaji hanya Rp300 ribu per bulan dan harus berjalan kaki untuk mengajar. Sementara di daerah lain, guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan seperti mencuci pakaian atau menjadi kurir demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Di Jakarta, kita bisa dengan mudah menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi guru yang membentuk masa depan bangsa justru masih berjuang untuk bertahan hidup. Ini soal keadilan,” ujarnya.
Selain itu, Firman juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dinilai masih perlu pengawasan lebih ketat agar benar-benar tepat sasaran.
Ia menilai, beban kerja guru honorer saat ini tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selain mengajar, mereka juga dibebani tugas administratif yang kompleks.
“Pengabdian mereka nyata, tapi penghargaan dari negara masih jauh dari layak. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Sebagai politisi senior yang berasal dari keluarga guru, Firman mengaku memiliki kedekatan emosional dengan profesi pendidik.
Ia menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru tidak boleh berhenti pada wacana atau sekadar forum diskusi. Melalui kegiatan ini, ia berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu mendorong perbaikan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, mulai dari tata kelola anggaran hingga peningkatan kesejahteraan guru.
“Kalau kita serius ingin Indonesia maju, maka memuliakan guru bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.
