Jakarta, Tuturpedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian serius di parlemen. Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa program unggulan tersebut harus dijaga dari potensi penyimpangan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Firman, MBG merupakan program sosial dengan tujuan mulia, terutama untuk membantu anak-anak dan kelompok masyarakat kurang mampu. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan harus diawasi ketat agar tidak keluar dari jalur.
“Program ini harus menjadi tameng bagi rakyat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Jangan sampai niat baiknya justru rusak karena salah kelola,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Firman menyoroti tekanan ekonomi akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok serta melemahnya daya beli dinilai semakin menekan kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam konteks itu, ia mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan moratorium, evaluasi, hingga audit investigasi terhadap program MBG.
Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
Ia menegaskan bahwa MBG harus kembali difokuskan pada kelompok sasaran utama, khususnya masyarakat tidak mampu di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Tak hanya itu, Firman juga meminta pemerintah membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik publik, termasuk dari kalangan mahasiswa. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk memperbaiki kebijakan agar lebih tepat guna.
Lebih jauh, Firman menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran di sejumlah program terkait. Ia menilai pengawasan harus diperketat guna mencegah potensi pelanggaran hukum.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar program MBG tidak dipolitisasi atau dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara harus diproses tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Firman menambahkan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta sistem pengawasan yang kuat.
“Rakyat membutuhkan program yang benar-benar bekerja, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Pemerintah harus segera berbenah, dan masyarakat harus ikut mengawal,” pungkasnya.
