Indeks

Edy Wuryanto Pertanyakan Urgensi Badan Baru Pengelola Dana Pesangon, Jangan Tambah Beban Anggaran!

Jakarta, Tuturpedia.com – Rencana pemerintah membentuk badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mendapat sorotan dari anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi pembentukan lembaga tersebut agar tidak justru menambah beban anggaran dan menciptakan birokrasi baru.

Wacana pembentukan badan pengelola DCP mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan tiga opsi pengelolaan. Ketiganya yakni melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru. Jumat, (20/11/2026).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa aturan turunan mengenai pengelolaan dana tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Edy menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan membentuk lembaga baru. Menurutnya, DCP bukan dana investasi yang dapat dikelola secara bebas, melainkan dana yang memiliki tujuan khusus untuk menjamin pembayaran hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” tegas Edy.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan amanat Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa DCP dikelola oleh lembaga pemerintah.

Dalam konteks tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menjadi salah satu pilihan utama. Lembaga ini telah memiliki infrastruktur, sistem administrasi, serta basis data pekerja dan perusahaan.

Terlebih, BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah menjalankan lima program perlindungan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ketersediaan data kepesertaan, perusahaan, upah, hingga ahli waris dinilai dapat mempermudah proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK.

Sebaliknya, pembentukan lembaga baru berpotensi membutuhkan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan pengumpulan data dari awal. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan pemborosan serta tumpang tindih kewenangan.

“Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ujarnya.

Meski demikian, Edy menegaskan bahwa aspek kewenangan dan kedudukan hukum BPJS Ketenagakerjaan tetap harus dipastikan sebelum pemerintah menetapkan lembaga pengelola DCP.

Ia berharap keputusan pemerintah nantinya benar-benar didasarkan pada efektivitas kelembagaan, efisiensi anggaran, dan kepentingan perlindungan pekerja.

Menurutnya, tujuan utama pembentukan DCP tidak boleh bergeser menjadi proyek penambahan struktur birokrasi yang justru mengurangi manfaat dana bagi buruh.

“Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan,” pungkasnya.

Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.

Exit mobile version