Indeks

Dana Pesangon Bukan Ladang Investasi! Edy Wuryanto Minta Uang Pekerja Aman dan Bisa Dicairkan Kapan Saja

Jakarta, Tuturpedia.com – Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) tidak boleh mengabaikan hak dan kepentingan pekerja. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan pemerintah agar memastikan dana tersebut aman, likuid, transparan, dan dapat dicairkan sewaktu-waktu ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumat, (20/11/2026).

Menurut Edy, karakteristik DCP berbeda dengan dana investasi pada umumnya. Dana tersebut memiliki tujuan utama untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja ketika perusahaan melakukan PHK.

Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan lembaga yang akan mengelolanya, termasuk jika mempertimbangkan Danantara maupun pembentukan badan baru.

“Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegas Edy.

Ia menilai keamanan dan ketersediaan dana harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan mengejar keuntungan investasi.

Pasalnya, PHK bisa terjadi kapan saja akibat tekanan ekonomi maupun kebijakan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, pekerja membutuhkan kepastian bahwa hak pesangon mereka dapat dipenuhi tanpa harus menunggu pencairan instrumen investasi.

Edy juga menilai BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah keunggulan apabila dipertimbangkan sebagai pengelola DCP.

Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola lima program perlindungan pekerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pengalaman tersebut didukung basis data pekerja, perusahaan, upah, kepesertaan, hingga ahli waris. Infrastruktur yang tersedia dinilai dapat membantu memastikan pencatatan dan pembayaran hak pekerja berjalan lebih efektif.

Dari sisi tata kelola, BPJS Ketenagakerjaan juga telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas. Pengelolaan aset jaminan sosial turut memiliki kerangka regulasi melalui PP Nomor 55 Tahun 2015.

Pengawasannya melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa penetapan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan kewenangan kelembagaan.

Ia juga meminta pemerintah memastikan DCP tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun bisnis yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukannya.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut, dana pesangon merupakan instrumen perlindungan bagi pekerja. Karena itu, tata kelolanya harus menjamin hak buruh, bukan justru membuka ruang penyimpangan.

“Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” pungkasnya.

Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.

Exit mobile version