Jakarta, Tuturpedia.com – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menanggapi sorotan publik terkait anggapan melemahnya fungsi pengawasan DPR dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, DPR tetap menjalankan tugas dan fungsi utama secara konsisten, yakni fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Firman menegaskan, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Ia mengingatkan kembali pesan Presiden RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI saat penyampaian pendahuluan pengantar nota keuangan.
“Presiden dengan tegas telah mengingatkan kepada seluruh anggota DPR RI dan MPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan yang melekat terhadap para pembantunya di kementerian dan lembaga, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran,” ujar Firman, Kamis (28/5/2026).
Politikus senior Partai Golkar itu menegaskan, baik partai koalisi pemerintah maupun partai di luar pemerintahan harus berani bersikap kritis, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Ia menilai, sikap kritis sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor kepentingan rakyat dan negara.
“Sebagai wakil rakyat, kita harus bicara dan berani bicara untuk kebenaran serta membela kepentingan rakyat dan negara,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Firman pun juga menyoroti masih terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dinilai tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, berbagai persoalan dalam tata kelola anggaran negara harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Masih terjadinya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan anggaran di Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme, sementara banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, tentu akan berdampak negatif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Firman menegaskan, sebagai partai pengusung pemerintahan, Partai Golkar memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan dengan menyampaikan kritik secara objektif.
“Sebagai partai pengusung, kita harus mengawal pemerintahan dan berani menyampaikan mana yang salah dan mana yang benar. Ini bentuk tanggung jawab kita dalam mengawal pemerintah,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Firman juga menyinggung masih maraknya praktik korupsi di berbagai sektor yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu menurunnya kepercayaan publik apabila tidak segera dibenahi.
Di sisi lain, ia turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang dinilai masih jauh dari harapan. Menurutnya, nasib para guru yang belum jelas, ditambah berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, dapat menjadi persoalan serius di kemudian hari.
“Korupsi masih terjadi di mana-mana. Nasib guru juga masih banyak yang belum jelas. Ini semua bisa menjadi bom waktu,” katanya.
Firman menambahkan, pemerintah juga harus lebih sigap dalam menghadapi persoalan masyarakat, termasuk saat terjadi bencana dan kondisi darurat lainnya yang membutuhkan perhatian cepat dari negara.
Karena itu, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran serta memperkuat pengawasan agar penggunaan APBN benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
