Tuturpedia.com – Pada debat capres 2024 kelima, Ganjar Pranowo ditanya soal strategi menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja migran Indonesia.
Pertanyaan yang diberikan itu berupa strategi pasangan calon menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja migran Indonesia yang kerap kali mengalami banyak masalah.
Tanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengatakan bahwa negara selalu hadir dengan segala perangkatnya. Ada lembaga dan instansi yang dapat membantu para pekerja migran Indonesia.
“Negara hadir dengan segala perangkatnya, ada duta besar di sana, BPPMI, ada juga Kementerian Tenaga Kerja, ada pemerintah daerah,” ujar Ganjar Pranowo.
Ganjar juga menyampaikan bahwa dirinya pernah komunikasi dengan pekerja migran Indonesia di Hongkong yang mempertanyakan pertanyaan yang sama.
Menurut Ganjar, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan di antaranya ada nomor telepon darurat dan panic button yang para migran bisa menghubungi nomor-nomor tersebut.
Ganjar juga mengatakan jika nomor darurat tersebut tak dapat membantu, maka harus menarik pemerintah tertinggi agar dapat mengintervensi.
“Inilah panic button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Kalau tidak, maka ini akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi,” ujar Ganjar Pranowo.
Selain itu, Ganjar juga mengatakan jika paling penting untuk mencegah terjadinya permasalahan pekerja migran ialah dengan memastikan bahwa ketika keberangkatan legalitas harus beres, dan para pekerja harus tahu skill-nya, serta harus diperhatikan juga kontrak kerjanya.
“Mulai mereka berangkat, legalitasnya mesti beres, mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa,. Mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya dari Kementerian yang ada, lembaga yang ada, itulah kontrol yang dilakukan,” imbuh Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut Ganjar menegaskan jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan agar bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari warganya di mana pun berada.
“Kenapa saya bicara sampai mesti ada tempat melapor, duta besar yang aktif, agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, warganya di mana pun mesti dilindungi.”
Berbeda dengan pendapat Ganjar, Anies justru mengatakan jika pemerintah tak memiliki pengetahuan tentang permasalahan pekerja migran Indonesia. Anies mengatakan jika pemerintah harus melibatkan pihak aktivis yang mengetahui masalah pekerja migran.
“Nah apa yang saya temukan? Memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dimiliki kewenangan pengetahuan. Siapa yang tahu? Justru aktivis-aktivis pekerja migran. Jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran. Mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam untuk melindungi pekerja migran kita,” ungkap Anies Baswedan.
Menanggapi pernyataan Ganjar dan Anies, Prabowo mengaku setuju dengan kedua pendapat mereka. Ia mengatakan jika ada beberapa kedutaan yang kewalahan di beberapa negara karena masalah yang terlalu banyak.
“Saya kok, ya, harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua, berarti apa ya?” ungkap Prabowo
“Menurut saya ada berapa kedutaan kita di berapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak jadi benar yang disampaikan Pak Anies,
aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti dan membantu migran, pekerja migran kita di mana-mana,” imbuh Prabowo.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
