Jakarta, Tuturpedia.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan pada Selasa (27/10/2026) ini membuka persoalan serius tentang kewenangan desa, penggunaan Dana Desa, hingga ancaman terhadap kemandirian koperasi dan keberlangsungan usaha mikro lokal.
Permohonan tersebut diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Klaten, Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute), serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari (KEN8). Mereka didampingi Koalisi Gugat Kopdes Merah-Putih.
Para pemohon mempersoalkan sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi membatasi keleluasaan pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut juga dipersoalkan karena dinilai berpotensi membebani keuangan desa untuk membiayai program yang berasal dari pemerintah pusat.
Dana Desa untuk Rakyat atau Menanggung Program Pusat?
Salah satu pokok keberatan dalam gugatan ini adalah model pelaksanaan KDKMP yang dinilai menempatkan desa sebagai pihak yang ikut menanggung pembiayaan program pemerintah pusat, termasuk melalui penggunaan Dana Desa.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi anggaran. Dana Desa merupakan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pelayanan dasar, hingga penanganan persoalan sosial.
Jika ruang penggunaan anggaran desa semakin terbatas akibat kewajiban membiayai program yang ditentukan dari pusat, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana desa masih memiliki kebebasan menentukan pembangunan berdasarkan kebutuhan warganya sendiri?
Desa tentu tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah desa dan masyarakat setempat juga memiliki kebutuhan, aspirasi, serta prioritas pembangunan yang tidak selalu sama dengan daerah lain.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan Dana Desa harus memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pembiayaan yang transparan, serta menjamin agar kebutuhan mendasar masyarakat tidak tersisihkan.
Koperasi Merah Putih Dipersoalkan, Usaha Mikro Lokal Ikut Terancam?
Selain persoalan anggaran, para pemohon juga menyoroti potensi dampak KDKMP terhadap usaha mikro lokal dan prinsip kemandirian koperasi.
Koperasi pada dasarnya dibangun untuk memperkuat ekonomi anggota melalui semangat kebersamaan, partisipasi, dan kemandirian. Karena itu, pelaksanaan program koperasi yang melibatkan kebijakan pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga.
Jangan sampai program yang membawa nama pemberdayaan ekonomi justru memunculkan persaingan yang tidak seimbang dengan pedagang kecil, warung desa, pelaku UMKM, dan koperasi yang lebih dahulu tumbuh di tengah masyarakat.
Kekhawatiran tersebut perlu dijawab melalui kajian terbuka mengenai model bisnis, sumber pembiayaan, tata kelola, serta dampaknya terhadap ekosistem ekonomi desa.
Di sisi lain, potensi penyimpangan dan korupsi struktural yang disoroti pemohon juga menjadi alasan penting bagi penguatan pengawasan. Namun, dugaan risiko tersebut tetap harus diuji berdasarkan fakta dan mekanisme hukum, bukan dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Kuasa Hukum: Desa Jangan Terus Menjadi Korban Kebijakan Pusat
Perwakilan kuasa hukum pemohon, Muhammad Saleh, menegaskan bahwa gugatan tersebut bertujuan melindungi kewenangan desa agar tidak dibebani pembiayaan program pemerintah pusat.
“Selama ini desa selalu menjadi korban dari berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat yang seolah-olah membebankan semua program pusat kepada pemerintah desa,” kata Saleh.
Pernyataan tersebut menggambarkan keberatan para pemohon terhadap pola hubungan pemerintah pusat dan desa dalam pelaksanaan kebijakan nasional.
Program pembangunan memang membutuhkan dukungan hingga tingkat desa. Namun, dukungan itu semestinya tidak menghilangkan kewenangan desa dalam menyusun prioritas pembangunan maupun mengabaikan kemampuan keuangannya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program nasional memiliki skema pembiayaan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang adil, dan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat desa.
Gugatan MK Menjadi Ujian Tata Kelola KDKMP
Gugatan terhadap KDKMP kini menjadi momentum untuk menguji kesesuaian ketentuan yang dipersoalkan dengan prinsip kewenangan desa, pengelolaan keuangan publik, dan kemandirian koperasi.
Perkara ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk atau bangunan yang didirikan. Manfaat nyata bagi masyarakat, keberlanjutan usaha, transparansi anggaran, serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil harus menjadi bagian penting dari evaluasi.
Publik kini menanti bagaimana proses hukum di MK berjalan dan bagaimana pemerintah menjawab keberatan para pemohon. Sebab, pembangunan desa semestinya memperkuat kemampuan masyarakat menentukan masa depannya sendiri, bukan membuat desa kehilangan ruang untuk menjawab kebutuhan warganya.
Pesan moralnya jelas: program pusat boleh hadir di desa, tetapi kewenangan desa, kepentingan rakyat, dan akuntabilitas Dana Desa tidak boleh dikesampingkan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
