Tuturpedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).
Usai dilantik, AHY bercerita mengenai proses pelantikannya hingga menjadi Menteri ATR/BPN. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku mendapatkan kabar kursi menteri secara mendadak.
AHY mengatakan, dirinya ditelepon Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin (19/2/2024) malam. Kemudian, sehari setelahnya AHY mendapat jadwal bertemu Jokowi di Istana.
“Ini serba mendadak. Senin malam saya baru mendapatkan telepon dari Mensesneg Pak Pratikno. Hanya bertanya apakah ada di Jakarta. Lalu saya diterima Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin, Selasa jam 8. Saya tidak tahu apa agendanya ketika itu dan di situlah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga disampaikan hari ini akan dilakukan pelantikan,” ujar AHY kepada wartawan.
AHY mengatakan, setelah diminta Jokowi menjadi menteri, dirinya segera langsung menghadap Prabowo Subianto. Alasannya karena Prabowo merupakan pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mana Partai Demokrat menjadi salah satu anggota koalisi Prabowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Ini untuk mendapatkan blessing atau restu. Setelah itu saya juga menghadap Pak Hadi (Tjahjanto) karena beliau telah luar biasa menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR/BPN,” ungkapnya.
AHY: Jabatan Baru Merupakan Amanat
AHY merasa bersyukur diberikan amanat sebagai menteri baru Jokowi. Baginya, jabatan baru ini merupakan amanat yang harus dijalankan sekuat tenaga. Meskipun, jabatan menteri ini hanya berlangsung selama delapan bulan.
“Ini merupakan amanat yang insyaallah akan saya jalankan sekuat tenaga. Walapun, kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, lebih kurang delapan bulan. Akan tetapi, saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara,” lanjut AHY.
Dia pun telah mendapatkan mandat dari Jokowi untuk mendorong penggunaan sertifikat elektronik di tengah masyarakat.
“Kami akan mengupayakan penerapan sertifikasi elektronik secara masif. Ini yang diharapkan menjadi solusi, termasuk ketumpangtindihan dan permainan-permainan dari mafia tanah. Ini juga masalah keadilan. Bukan cuma bagi-bagi sertifikat, tetapi keadilan yang fundamental,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga memberikan tugas pada AHY berkaitan dengan peraturan perdagangan karbon atau carbon trading. Terakhir, yaitu program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 120 juta sertifikat tanah hingga akhir 2024.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Annisaa Rahmah
