Indeks

Cakra Adi Negara Mengaku Dijemput Paksa Aparat Polda Metro Jaya, Bebas Setelah 24 Jam, Dua Ponsel Masih Disita

Jakarta, Tuturpedia.com – Pegiat media sosial dan profesional asal Indonesia, Cakra Adi Negara, yang dikenal melalui akun Chakz, mengaku mengalami tindakan represif saat dijemput sejumlah anggota Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Jumat (20/11/2026) dini hari.

Melalui pernyataan terbuka yang meminta disebarluaskan kepada awak media, Cakra mengaku dijemput paksa dari kediamannya sekitar pukul 01.00 WIB oleh tujuh orang anggota kepolisian. Ia menyebut tim tersebut dipimpin Kasubnit Ditresiber Polda Metro Jaya, Yulius Ferdinan.

Cakra mengklaim proses penjemputan tersebut dilakukan tanpa didahului somasi maupun pemanggilan klarifikasi melalui Berita Acara Interview (BAI) sebanyak tiga kali sebagaimana yang menurutnya seharusnya dilakukan.

Ia juga mempertanyakan proses hukum yang disebutnya tiba-tiba meningkat dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan hingga terbit surat penangkapan.

“Saya tidak diberi ruang untuk mengklarifikasi terlebih dahulu. Saya juga tidak diberikan kesempatan membaca surat penangkapan maupun dokumen hukum lainnya,” ungkap Cakra dalam pernyataannya.

Ia mengaku sempat menolak dibawa ke Polda Metro Jaya karena menilai prosedur penangkapan tersebut bermasalah. Namun, menurut pengakuannya, dirinya kemudian ditarik dan diseret secara paksa.

Lebih jauh, Cakra menuding tindakan aparat saat penjemputan turut melibatkan kekerasan terhadap keluarganya. Ia mengaku ibunya didorong hingga tersungkur, sementara istrinya yang sedang menggendong bayi juga mengalami dorongan.

Cakra sendiri mengaku lehernya dipiting dan tangannya diborgol. Bahkan, ia menyebut dibawa ke kantor polisi tanpa sempat mengenakan alas kaki.

Dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya, ia mengaku mendengar salah satu petugas mengatakan, “Lo salah orang, boss!”

Pernyataan tersebut, menurut Cakra, menimbulkan tanda tanya mengenai sosok yang dimaksud dalam ucapan tersebut.

Mengaku Tak Mendapat Pendampingan Hukum

Setibanya di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Cakra mengaku ditempatkan di lantai lima dalam kondisi masih diborgol.

Ia menyebut sempat meminta alas kaki karena kondisi ruangan yang dingin akibat pendingin udara. Namun, menurut pengakuannya, seorang petugas justru melemparkan botol air mineral ke arahnya.

Cakra juga mengaku sempat meminta hak untuk didampingi pengacara, tetapi tidak langsung mendapatkan pendampingan hukum.

Sejak sekitar pukul 01.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB, ia mengaku dibiarkan menunggu tanpa pemeriksaan yang jelas.

Ia menduga selama waktu tersebut penyidik berupaya mencari alat bukti melalui dua telepon genggam miliknya, yakni Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 Plus.

Sekitar pukul 06.00 WIB, Cakra mengaku baru diberikan kesempatan menghubungi kuasa hukum melalui telepon genggamnya selama kurang lebih 10 menit.

Mengaku Diperiksa dengan 21 Pertanyaan

Pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, Cakra menyebut dirinya akhirnya dibawa ke ruang pemeriksaan. Di sana telah tersedia seorang pengacara yang menurutnya ditunjuk oleh pihak penyidik, bukan berdasarkan pilihannya sendiri.

Dalam pemeriksaan tersebut, ia mengaku mendapat 21 pertanyaan dengan sangkaan pasal 433 dan 434 KUHP juncto Pasal 65 dan 67.

Namun, Cakra menilai sebagian besar pertanyaan tidak berkaitan langsung dengan pokok laporan yang ditujukan kepadanya.

Ia mengklaim hanya satu pertanyaan yang relevan dengan tuduhan pelapor, sementara pertanyaan lainnya justru mengarah pada pembahasan mengenai tokoh tertentu.

Atas pertanyaan yang dinilainya tidak relevan, Cakra mengaku menyampaikan keberatan dalam proses pemeriksaan.

Ia juga menyebut status hukumnya berubah menjadi tersangka sekitar dua jam setelah pemeriksaan tersebut.

Bebas Setelah 1 x 24 Jam, Dua Ponsel Belum Dikembalikan

Perjuangan Cakra belum berhenti. Pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, ia kembali dipanggil untuk menandatangani sejumlah dokumen.

Namun, saat membaca dokumen yang disodorkan, ia mengaku menemukan Berita Acara Penolakan Pelepasan Tersangka, sementara dokumen Berita Acara Pelepasan Tersangka belum diberikan.

Cakra mengaku mempertanyakan hal tersebut hingga akhirnya dokumen pelepasan dikeluarkan dan ditandatangani.

Sekitar pukul 02.00 WIB, ia menyatakan telah dibebaskan setelah berada di kantor kepolisian selama lebih dari 24 jam.

Meski telah kembali ke rumah, Cakra mengaku masih menghadapi persoalan lain. Dua telepon genggam miliknya yang disita penyidik belum dikembalikan.

Ia mempertanyakan dasar hukum penyitaan tersebut, terlebih perangkat itu menyimpan berbagai akses pribadi dan sensitif, mulai dari mobile banking, dompet digital, surat elektronik hingga akun media sosial.

Akun Media Sosial Diduga Diakses Tanpa Izin

Persoalan semakin serius setelah Cakra mengaku mendapati sejumlah akun media sosial dan surat elektroniknya tidak lagi berada dalam kendalinya.

Ia menduga kata sandi akun-akun tersebut telah diubah melalui perangkat yang masih berada dalam penguasaan penyidik.

Bahkan, ia mencurigai adanya penggunaan akun Instagram miliknya oleh pihak lain tanpa persetujuan. Ia menyebut terdapat unggahan yang menurutnya bukan dibuat atas kehendaknya.

Cakra menyatakan tidak akan menghapus unggahan tersebut karena ingin menjadikannya sebagai bagian dari bukti atas dugaan penyalahgunaan akses akun.

Atas rangkaian kejadian tersebut, ia meminta perlindungan saksi dan pendampingan advokat. Ia juga mengaku untuk sementara memilih berada di rumah karena merasa situasi belum kondusif.

“Saya berjuang di dalam sana seorang diri. Bahkan untuk menemui ibu, ayah, istri dan anak-anak saya saja terkesan selalu dihalang-halangi,” tulisnya.

Cakra turut membuka kesempatan kepada awak media untuk datang ke kediamannya guna mendengarkan kesaksiannya secara langsung mengenai peristiwa yang dialaminya.

Polda Metro Jaya Perlu Memberikan Klarifikasi

Pernyataan Cakra tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak kepolisian, terutama mengenai dasar penangkapan, proses pemeriksaan, perubahan status hukum, penyitaan dua telepon genggam, serta dugaan akses tanpa izin terhadap akun digital miliknya.

Klarifikasi dari Polda Metro Jaya diperlukan agar publik mendapatkan gambaran yang berimbang dan tidak hanya bertumpu pada satu pihak.

Apabila benar terdapat pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut perlu diperiksa secara transparan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tindakan penyidik telah sesuai prosedur, kepolisian juga perlu menyampaikan dasar hukum dan penjelasannya kepada masyarakat.

Sebab, penegakan hukum tidak hanya dituntut menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, profesionalitas, dan perlindungan terhadap setiap warga negara.

Di akhir pernyataannya, Cakra menegaskan sikapnya melalui dua kalimat Latin: Fiat Justitia Ruat Caelum (keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh) dan Veritas Numquam Perit (kebenaran tidak pernah mati).

Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.

Exit mobile version