Blora, Tuturpedia.com – Kabar kurang sedap datang dari sektor kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora. Banyak warga kurang mampu mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka yang tiba-tiba nonaktif. Menanggapi jeritan warga tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Blora langsung menggelar rapat kerja darurat pada Kamis (16/04/2026).
Rapat yang berlangsung dinamis ini menghadirkan mitra kerja strategis, yakni BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinsos P3A Kabupaten Blora, untuk mengupas tuntas benang kusut masalah jaminan kesehatan daerah.
Anomali Data: Warga Miskin Masuk Kategori Mampu?
Pemicu utama kemarahan dan kebingungan masyarakat adalah adanya warga yang secara nyata tidak mampu, namun dalam sistem tercatat masuk ke dalam Desil 6 (kategori keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas). Akibat anomali data ini, status PBI mereka dicabut secara otomatis oleh sistem.
“Kami menerima banyak laporan warga yang kesulitan saat ingin berobat karena kartunya mati. Padahal kondisi ekonomi mereka sangat membutuhkan bantuan,” ungkap perwakilan Komisi D dalam rapat tersebut.
Instruksi Tegas: Cek Lapangan, Jangan Hanya di Balik Meja!
Wakil Ketua Komisi D, Achlif Nugroho Widi Utomo, yang memimpin jalannya rapat, didampingi Ketua Komisi D Drs. Subroto, memberikan instruksi keras kepada Dinsos P3A dan Dinas Kesehatan. Mereka mendesak agar kedua dinas tersebut segera mencari solusi konkret.
Poin-poin penting dalam desakan Komisi D antara lain:
- Validasi Data Faktual: Pemerintah diminta melakukan cross-check langsung ke lapangan untuk memastikan apakah warga tersebut benar-benar layak menerima bantuan atau tidak.
- Akurasi Desil: Memperbaiki sistem pendataan agar tidak ada lagi warga miskin yang “salah kamar” masuk ke kategori mampu (Desil 6).
- Pelayanan Prima: Mengingatkan aparat pemerintah bahwa tugas utama mereka adalah melayani dan melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu.
Sinergi Anggota Komisi D
Rapat ini turut dihadiri oleh seluruh punggawa Komisi D, mulai dari Ahmad Fahim Mullabby, Mohammad Khilmi Yuliyanjaya, Muhammad Husaini, H. Anif Mahmudi, Irma Isdiana, Arifin Muhdiarto, hingga Galuh Widiasih Mustikasari. Kehadiran lengkap ini menunjukkan bahwa isu kesehatan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
DPRD Blora berharap sinkronisasi data antara pusat dan daerah segera diperbaiki agar hak sehat bagi warga miskin tidak terampas oleh persoalan administratif semata.
