Blora, Tuturpedia.com — Kabupaten Blora kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Blora berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini menjadi bukti nyata konsistensi dan komitmen kuat seluruh elemen pemerintahan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Chandra Tirtaka, menegaskan bahwa capaian WTP bukan sekadar penghargaan administratif semata, melainkan cerminan nyata dari sinergi dan kekompakan antara eksekutif dan legislatif.
“Predikat ini adalah refleksi dari kekompakan dan sinergi semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Semoga ini menjadi energi baru untuk terus mewujudkan Blora yang maju dan berkelanjutan,” ujar Lanova.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Wakil Bupati Blora Sri Setyorini dan Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra Tirtaka.
Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026), bersama sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang juga menerima opini WTP.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, ini adalah WTP ke-12 untuk Blora. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD, Pak Sekda, serta DPRD yang telah bekerja keras. Capaian ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Blora,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sri Setyorini menegaskan bahwa predikat WTP akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Senada dengan itu, Bupati Blora Arief Rohman juga menekankan bahwa capaian ini harus menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja.
“Kami bertekad untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan program agar tetap akuntabel, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Blora, di antaranya Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, Inspektur Irfan Agustian Iswandaru, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai informasi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK RI. Opini ini diberikan apabila laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan Kabupaten Blora mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut semakin menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Capaian ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi Blora untuk terus melangkah maju sebagai daerah yang tidak hanya unggul dalam administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi warganya.
