Blora, Tuturpedia.com – Gelombang kekecewaan masyarakat Kabupaten Blora terhadap buruknya infrastruktur jalan provinsi kini mencapai puncaknya. Merasa aspirasinya disepelekan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga melancarkan aksi protes keras dengan memblokade jalur utama, menguruknya dengan tanah grosok, hingga menanam pohon pisang di tengah jalan.
Aksi pembangkangan sipil ini terjadi di ruas jalan provinsi Randublatung-Cepu sepanjang 2,5 kilometer yang kondisinya rusak parah. Tak main-main, warga juga melayangkan “peringatan keras” secara langsung kepada sang gubernur.
Seperti yang terekam dalam dokumentasi foto seorang warga berdiri di tengah jalan sambil membentangkan papan kuning besar bertuliskan kalimat menohok: “KARTU kuning GUB JTG!!!”.
Penggunaan analogi kartu kuning dari dunia sepak bola ini menjadi simbol bahwa kepemimpinan provinsi sudah mendapat peringatan keras atas kelalaian mereka mengurus hak dasar publik. Minggu, (31/05/2026).
Dari Sindiran “Wisata Jalan Bosok” hingga Blokade Total
Sebelum aksi pengurukan ini terjadi, jalanan Blora sudah dipenuhi coretan aspal bernada satire. Badan jalan yang berlubang ditulisi kalimat “Wisata Jalan Bosok” serta sindiran kasar yang berbunyi “Dolan Pak Gub Jateng? Ojo Cangkeman”.
Puncaknya, warga memutuskan mengambil alih penanganan jalan secara swadaya dengan cara yang ekstrem. Berdasarkan bukti visual, gundukan tanah grosok sengaja ditumpahkan di tengah jalan untuk menutup akses sekaligus menambal lubang yang membahayakan.
Sementara, juga terlihat beberapa pohon pisang ditanam tegak lurus di tengah aspal yang retak-retak, memaksa kendaraan yang melintas harus ekstra waspada.
Dipicu Respons Gubernur yang Dianggap “Menyepelekan”
Kemarahan warga ini bukan tanpa alasan. Aksi tersebut merupakan akumulasi kekesalan atas sikap Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dinilai tidak acuh saat menerima laporan terkait kerusakan jalan di Blora.
Sebelumnya, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, sudah menyampaikan keresahan masyarakat secara resmi. Namun, alih-alih mendapat solusi konkret, jawaban yang keluar justru memicu polemik.
“Wabup sudah menyampaikan aspirasi masyarakat yang resah dengan kondisi jalan provinsi di Blora. Namun respons gubernur justru terkesan menyepelekan karena menyebut masyarakat tidak memahami status jalan,” cetus seorang warga dengan nada geram, Sabtu (30/5).
Warga menilai, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Jawa Tengah—terlebih memiliki latar belakang sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah—Ahmad Luthfi seharusnya memberikan solusi nyata, bukan malah berdalih di balik regulasi birokrasi.
Seolah-olah Blora Bukan Bagian dari Jawa Tengah
Blora selama ini seakan dianaktirikan dalam hal pembangunan infrastruktur. Selain ruas Randublatung-Cepu, jalur vital kendaraan berat seperti Purwodadi-Blora, Singget-Randublatung-Cepu, hingga ruas Kunduran-Blora juga dilaporkan hancur di berbagai titik. Diperparah lagi dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mengancam nyawa pengendara saat malam hari.
Sikap abai dari pemerintah provinsi ini memunculkan sentimen negatif yang mendalam bagi masyarakat di ujung timur Jawa Tengah ini.
“Kalau masalah di Blora tidak didengar, masyarakat bisa merasa seolah-olah Blora bukan bagian penting dari Jawa Tengah,” tegas warga menutup pembicaraan.
Aksi protes yang mendapat pengawalan ketat dari pihak TNI, kepolisian dan Satpol PP ini menjadi alarm keras bagi Pemprov Jateng. Jika infrastruktur vital ini terus dibiarkan hancur, bukan tidak mungkin lumpuhnya urat nadi perekonomian warga Blora akan melahirkan aksi massa yang jauh lebih besar.
