Jateng, Tuturpedia.com – Aliansi Rakyat Bergerak melakukan aksi rapat parlemen jalan di simpang tiga Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (16/12/2023) siang.
“Mengumpulkan mereka yang marah untuk masa depan yang tak menentu akibat penguasa, mari kita melakukan intervensi di tengah gemerlap kontestasi elite yang sedang konsolidasi. Bawa agenda yang sejatinya rakyat butuhkan, buka kepentingan proyek-proyek oligarki. Ayo turun kembali ke Gejayan, bersama suarakan segala keresahan, runtuhkan tiran!” bunyi seruan aksi Aliansi Rakyat Bergerak.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, gelaran aksi yang berjalan tertib dan damai tersebut dimulai dari bundaran UGM menuju Gejayan.
Tidak lupa, mereka membawa poster yang menggelitik untuk menyatire pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Adapun 9 (sembilan) tuntutan yang disuarakan dalam #Gejayan Kembali Memanggil yang dikemas dalam “Bencana Demografi Darurat Demokrasi” dan “Nawa Bencana Jokowi” adalah sebagai berikut:
1. Pemrosotan demokrasi, peningkatan resepsi.
2. Merawat nepotisme, menerabas konstitusi.
3. PSN: Proyek Sengsara Nasional.
4. Merusak Indonesia dari pinggiran.
5. Disfungsi pemberantas korupsi.
6. Biaya pendidikan naik, rakyat tercekik!
7. Kerja, kerja, kerja, dikerjain!
8. Food Estate: Menyongsong katasrofi pangan.
9. Menghancurkan bumi, melestarikan eksploitasi.
Sementara itu, Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Restu Baskara, menyampaikan di hadapan awak media, ke depannya akan ada massa lebih banyak yang akan turun ke jalan apabila kesewenang-wenangan, penindasan, dan kebodohan politik terus dilakukan.
“Kami sudah muak dengan semua paslon, semua partai politik, apalagi pro terhadap pemodal. Dan rakyat Indonesia sudah muak dengan politik hari ini, rakyat Indonesia sudah muak dengan tindakan elite-elite politik yang korupsi, yang kemudian menerapkan kolusi nepotisme. Serta dagelan yang konyol sekali, yang itu membodohkan masyarakat rakyat Indonesia,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga kembali menyinggung terkait masalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan produk reformasi.
Tentunya apa yang disampaikan bukan tanpa alasan, sebab kenyataannya saat ini dinilai telah melakukan kejahatan demokrasi.
“Tugas kita bagaimana mengubah keadaan itu, mengkritik rezim hari ini. Kami tahu bahwa di MK itu adalah produk reformasi, tapi elite politik sekarang justru mengkhianati amanat dari reformasi yang sudah diperjuangkan dari 98 sampai sekarang,” ungkapnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro
Editor: Annisaa Rahmah
