Jakarta, Tuturpedia.com – Pemerintah berencana membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat menerima bantuan secara langsung melalui rekening digital, sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi warga yang belum memiliki rekening. Jumat, (16/10/2026).
Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Policy Forum 2026 yang digelar di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Selasa (13/10/2026).
Hashim menjelaskan, pemerintah ingin mengubah mekanisme penyaluran bantuan agar tidak lagi bergantung pada pembayaran tunai. Melalui skema yang direncanakan, setiap warga akan mendapatkan ponsel yang terhubung dengan rekening digital sehingga bantuan dapat disalurkan langsung kepada penerima.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital,” ujar Hashim.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan Kementerian Keuangan menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening digital masyarakat melalui perangkat yang dimiliki penerima.
“Semua bantuan tunai tidak lagi dalam bentuk tunai, tetapi akan dikirim oleh Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka,” katanya.
Rencana ini menandai arah baru digitalisasi bantuan sosial, dengan ponsel dan rekening digital sebagai sarana utama untuk mengakses bantuan pemerintah. Namun, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, termasuk mekanisme distribusi perangkat, pendataan penerima, serta jadwal penerapannya.
BSI dan BRI Disiapkan untuk Membuka Rekening Masyarakat
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka rekening bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.
Hashim menyebut, berdasarkan data Bank Dunia yang disampaikannya, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank atau masih berada di luar sistem perbankan formal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong perluasan inklusi keuangan. Dengan rekening digital, masyarakat diharapkan dapat menerima bantuan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme penyaluran tunai.
Meski demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan ponsel dan rekening bank. Akses jaringan internet, kemampuan masyarakat menggunakan teknologi, keamanan rekening, serta kemudahan pencairan bantuan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Terutama bagi warga lanjut usia, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok rentan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan sistem tidak justru menyulitkan penerima bantuan.
Digitalisasi Bansos Juga Dikaitkan dengan Penerimaan Negara
Selain mempermudah penyaluran bantuan, pemerintah berharap digitalisasi transaksi dapat mendorong lebih banyak aktivitas ekonomi masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal.
Melalui pencatatan transaksi yang lebih luas, aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak tercatat diharapkan dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Hal ini dinilai berpotensi memperluas basis penerimaan negara.
“Dari sinilah pemerintah berharap bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan negara,” ucap Hashim.
Dengan demikian, rencana pembagian HP gratis tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian perangkat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari agenda digitalisasi keuangan dan perluasan transaksi formal.
Namun, tujuan memperluas penerimaan negara perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak penerima bansos. Masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan data pribadi, keamanan rekening, biaya layanan apabila ada, serta prosedur pengaduan jika bantuan tidak masuk atau terjadi penyalahgunaan akun.
Publik Menunggu Kepastian Pelaksanaan
Rencana pembagian HP gratis dan pembukaan rekening digital ini masih membutuhkan penjelasan teknis lebih lanjut agar masyarakat memahami siapa yang berhak menerima perangkat, bagaimana proses pendataan dilakukan, dan kapan program mulai dijalankan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana nasib penerima bansos yang tidak memiliki jaringan internet memadai atau mengalami kendala menggunakan ponsel. Skema pendampingan dan mekanisme alternatif menjadi penting agar digitalisasi tidak menciptakan hambatan baru bagi masyarakat yang justru paling membutuhkan bantuan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kemampuannya memastikan bantuan sampai kepada penerima secara tepat, aman, transparan, dan mudah diakses.
Publik kini menantikan kejelasan realisasi rencana tersebut, termasuk anggaran pengadaan perangkat, kriteria penerima HP gratis, serta sistem pengawasan agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
