Jakarta, Tuturpedia.com – Rencana pemerintah membentuk badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mendapat perhatian serius dari DPR RI. Pemerintah diminta menjelaskan urgensi pembentukan lembaga tersebut agar dana yang diperuntukkan melindungi hak pekerja tidak justru terserap untuk membiayai birokrasi baru.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mengingatkan bahwa pembentukan lembaga baru berpotensi menambah beban biaya operasional sekaligus menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki alasan kuat sebelum memutuskan membentuk badan baru. Terlebih, pengelolaan DCP berkaitan langsung dengan jaminan pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” kata Edy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11/2026).
Edy menegaskan, Dana Cadangan Pesangon bukanlah dana investasi yang bisa dikelola secara bebas. Dana tersebut memiliki tujuan khusus, yakni memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika perusahaan melakukan PHK.
Karena itu, aspek keamanan, likuiditas, transparansi, dan kepastian pembayaran harus menjadi prioritas utama dalam menentukan lembaga pengelolanya.
Ia kemudian menyinggung Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengamanatkan pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Edy menilai BPJS Ketenagakerjaan patut dipertimbangkan sebagai salah satu opsi pengelola. Sebab, lembaga tersebut telah memiliki pengalaman, infrastruktur, serta sistem administrasi dalam mengelola berbagai program jaminan sosial bagi pekerja.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pengalaman tersebut juga ditopang basis data pekerja, perusahaan, upah, kepesertaan hingga ahli waris. Integrasi data dinilai dapat mempermudah identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta proses verifikasi hak pesangon ketika terjadi PHK.
Sebaliknya, apabila pemerintah membentuk badan baru, diperlukan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan pengumpulan data dari awal.
“Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ujarnya.
Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa penunjukan BPJS Ketenagakerjaan juga harus memperhatikan kesesuaian kewenangan dan kedudukan hukumnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dana Pesangon Harus Siap Dibayarkan Kapan Saja
Selain persoalan kelembagaan, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu juga menyoroti mekanisme pengelolaan investasi DCP.
Menurut Edy, dana tersebut harus ditempatkan dengan prinsip kehati-hatian. Sebab, PHK bisa terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan kondisi ekonomi maupun kebijakan perusahaan.
Artinya, dana yang menjadi hak pekerja harus tersedia ketika dibutuhkan, bukan justru tertahan karena ditempatkan pada instrumen investasi yang belum jatuh tempo.
“Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan tiga opsi lembaga yang dapat mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Ketiga opsi tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), atau membentuk lembaga baru.
Namun hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan diberi mandat mengelola dana tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyatakan bahwa aturan turunan mengenai pengelolaan DCP masih dalam tahap penyusunan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan belum ada keputusan resmi yang menunjuk Danantara maupun lembaga lainnya sebagai pengelola.
Dari sisi tata kelola, Edy turut mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas serta kerangka pengelolaan aset jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015.
Pengawasan terhadap pengelolaan dana juga perlu melibatkan lembaga terkait, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai kewenangan masing-masing.
Edy menegaskan, pengelolaan Dana Cadangan Pesangon tidak boleh bergeser dari tujuan awalnya, yakni memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
“Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” pungkasnya.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.














