Blora, Tuturpedia.com — Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) mendesak Pemerintah Kabupaten Blora mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. MPPA menilai pemenuhan gizi anak memang penting, tetapi jangan sampai pelaksanaannya justru mengganggu proses pendidikan.
Sikap tersebut disampaikan MPPA dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Blora, Rabu (16/9/2026).
Koordinator MPPA, Agus Flash, menegaskan sekolah harus tetap menjadi ruang utama untuk belajar, mengajar, mendidik, sekaligus membentuk karakter peserta didik.
“Sekolah harus tetap menjadi ruang utama untuk belajar, mengajar, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik,” tegas Agus.
Menurut dia, setiap program yang masuk ke lingkungan sekolah harus memperhatikan fungsi utama lembaga pendidikan. Jika pelaksanaan program justru mengganggu kegiatan belajar-mengajar, menambah beban sekolah maupun guru, atau mengurangi kenyamanan peserta didik, mekanismenya harus dievaluasi.
MPPA kemudian menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mengembalikan sekolah kepada fungsi utamanya sebagai tempat pendidikan. Program di luar fungsi pendidikan, kata MPPA, harus ditempatkan dalam mekanisme yang tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
Kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang tenang, aman, dan nyaman. Guru harus dapat mengajar dengan tenang, sementara peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal dalam suasana yang kondusif.
Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dan program lainnya di sekolah. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan program tersebut mengganggu proses pendidikan, MPPA mengusulkan agar pelaksanaannya dihentikan di sekolah atau dialihkan ke mekanisme lain.
Namun, MPPA menegaskan sikap tersebut bukan penolakan terhadap pemenuhan gizi anak.
Sebaliknya, organisasi tersebut menyatakan mendukung pemenuhan gizi anak sepanjang dilakukan secara aman, tepat sasaran, transparan, terawasi, dan akuntabel.
Tawarkan Skema MBG di Luar Sekolah
Untuk mencari jalan keluar, MPPA menawarkan sejumlah alternatif kebijakan yang dapat dikaji pemerintah.
Pertama, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dikelola secara profesional, kompeten, dan akuntabel. Standar yang jelas diperlukan, mulai dari kompetensi tenaga, keamanan pangan, kebersihan, SOP pengolahan dan distribusi, hingga mekanisme pengaduan.
Kedua, distribusi makanan dapat dilakukan berbasis data anak berdasarkan zona desa atau kelurahan. Mekanisme tersebut dapat melibatkan pemerintah desa/kelurahan, RW, RT, orang tua atau wali, hingga anak sebagai penerima manfaat sehingga ruang pengawasan menjadi lebih luas.
Ketiga, makanan bergizi dapat didistribusikan langsung ke rumah penerima manfaat setelah anak selesai mengikuti kegiatan sekolah, misalnya pada sore atau petang.
MPPA menyebut konsep tersebut dapat dikaji dalam bentuk Makan Malam Bergizi Gratis (MMBG).
Keempat, pemerintah dapat mengkaji dukungan MBG langsung kepada orang tua atau wali murid berdasarkan data penerima manfaat yang valid dan terverifikasi. Bentuknya dapat berupa transfer tunai atau bantuan langsung lainnya dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.
9 SPPG Disebut Tidak Beroperasi
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, menyatakan aspirasi MPPA akan disampaikan kepada pimpinan di KPBG Semarang.
“Kami yang di sini pelaksana, dan penentu kebijakan adalah dari BGM Bersatu. Tuntutan tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan kami,” ujar Artika.
Mengenai SPPG yang dinilai tidak sesuai SOP, Artika mengatakan pihaknya telah memiliki mekanisme pelaporan.
“Untuk SPPG yang tidak sesuai SOP, kita sudah ada pelaporannya sendiri,” jelasnya.
Artika juga mengungkapkan kondisi operasional SPPG di Blora. Dari total 95 SPPG, saat ini disebut 80 dapur masih beroperasi, sementara terdapat 9 SPPG yang tidak beroperasional.
Salah satunya adalah SPPG Sukorejo 2 yang disebut berhenti setelah adanya kejadian fatal. Selain itu, terdapat beberapa dapur yang terhenti karena dana belum cair.
Meski demikian, Artika mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana arahan terhadap SPPG yang belum beroperasi maupun status kepala dapur yang sebelumnya diberhentikan.
“Itu kami belum tahu arahan pastinya, tapi yang jelas tetap harus menyelesaikan administrasi yang telah dilaksanakan,” katanya.
Gizi Penting, Pendidikan Jangan Terganggu
MPPA selanjutnya mendorong Pemkab Blora membuka ruang dialog yang lebih luas untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Evaluasi, menurut MPPA, tidak cukup hanya melihat aspek distribusi makanan, tetapi juga harus mendengarkan pengalaman sekolah, guru, orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Pesan MPPA sederhana: program pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan tujuan utama pendidikan.
“Gizi anak penting, pendidikan anak juga sangat penting. Penuhi gizi anak, tanpa mengganggu pendidikannya. Kembalikan sekolah kepada fungsi pendidikan,” tegas MPPA.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
