Jakarta, Tuturpedia.com — Sorotan tajam datang dari Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, membongkar komposisi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai jauh dari esensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, anggaran justru didominasi belanja penunjang yang memicu tanda tanya besar. Minggu, (19/04/2026).
Data yang beredar menunjukkan angka mencengangkan: sekitar Rp1,39 triliun dialokasikan untuk belanja kendaraan. Dari jumlah itu, Rp1,2 triliun digelontorkan untuk pengadaan lebih dari 20 ribu unit sepeda motor listrik. Tak berhenti di situ, anggaran perlengkapan seperti pakaian, sepatu, hingga kaos kaki juga menembus Rp623,3 miliar.
“Ini program gizi, maka seharusnya yang menjadi prioritas adalah makanan,” tegas Edy, mempertanyakan arah kebijakan yang dinilai melenceng dari tujuan utama.
Menurutnya, dominasi belanja non-esensial menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam penentuan prioritas. Meski anggaran tersebut telah disahkan pada 2025, Edy menegaskan bahwa efisiensi tetap wajib dilakukan. Ia mendesak penghentian sementara pengadaan yang tidak mendesak hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
“Pengadaan berikutnya harus dihentikan dulu sampai ada evaluasi yang jelas,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada kurangnya sinkronisasi antar lembaga. Edy menyinggung pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengaku belum mengetahui detail pengadaan motor listrik tersebut—bahkan sebelumnya disebut sempat menolak usulan serupa karena bukan prioritas.
Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan. Edy meminta agar dilakukan penyisiran ulang anggaran demi memastikan setiap rupiah benar-benar menyasar kebutuhan utama masyarakat.
Tak hanya soal anggaran, Edy juga mengkritisi aspek regulasi. Ia menyoroti Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang membuka ruang penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, celah ini berpotensi memicu praktik pembelian yang tidak efisien jika tidak segera direvisi.
“Kalau mekanisme ini tidak diperbaiki, potensi pembelian yang tidak tepat akan terus terjadi,” katanya.
Edy pun menegaskan, demi menjaga marwah program MBG, pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi—termasuk motor listrik—sebaiknya dibatalkan. Ia juga menuntut transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap rencana pengadaan ke depan.
“Uang negara harus benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk gizi, bukan yang lain,” tegasnya.
Polemik ini menjadi alarm keras: besarnya anggaran tak menjamin keberhasilan program jika arah penggunaannya melenceng. Tanpa koreksi serius, program yang digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas gizi rakyat justru berisiko kehilangan substansi utamanya.
