BPJS: Bayar Sama, Tapi Layanan Beda? Edy Wuryanto Sentil Ketimpangan Fasilitas Kesehatan

TUTURPEDIA - BPJS: Bayar Sama, Tapi Layanan Beda? Edy Wuryanto Sentil Ketimpangan Fasilitas Kesehatan
banner 120x600

Jakarta, Tuturpedia.com – Ketimpangan kualitas layanan kesehatan di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan adanya ketidakadilan sosial yang nyata dalam sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS). Jumat, (13/03/2026).

Dalam sebuah diskusi daring, politisi PDI Perjuangan ini menyoroti bagaimana warga di daerah terpencil, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki beban yang sama namun mendapatkan manfaat yang jauh berbeda dibandingkan warga di Jakarta.

Ketidakadilan Sosial: Bayar Sama, Fasilitas Beda

Edy Wuryanto menegaskan bahwa persoalan besar negara saat ini adalah distribusi layanan kesehatan yang tidak merata.

Menurutnya, iuran BPJS yang dibayarkan oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri memiliki besaran yang sama sesuai kelasnya, namun akses terhadap fasilitas medis berkualitas sangat terkonsentrasi di kota besar.

“Sama-sama bayar BPJS, tapi siapa yang lebih memperoleh manfaat? Orang Jakarta apa orang NTT? Orang Jakarta,” tegas Edy dalam video singkat tersebut.

Ia menambahkan bahwa warga di daerah seperti NTT seringkali berada dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit, namun saat mereka sakit dan ingin menggunakan hak BPJS mereka, fasilitas kesehatan yang memadai justru tidak tersedia di wilayahnya.

Distribusi Layanan yang Merata Jadi Harga Mati

Persoalan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga medis spesialis di luar Pulau Jawa dinilai sebagai akar penyebab munculnya rasa ketidakadilan ini. Ia, mendesak pemerintah untuk serius dalam melakukan redistribusi layanan kesehatan agar merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Persoalan paling berat adalah menyediakan layanan kesehatan yang terdistribusi, yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jika tidak, maka yang muncul adalah ketidakadilan sosial,” pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, agar slogan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak sekadar menjadi jargon, terutama dalam sektor kesehatan.

tuturpedia.com - 2026