Tuturpedia.com – Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memiliki cara berbeda dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Ketiganya memberikan solusi yang berbeda untuk memberantas korupsi jika terpilih sebagai presiden RI periode 2024-2029.

Semua itu mengemuka dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Prabowo Ingin Naikkan Gaji Pejabat demi Cegah Korupsi

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto berupaya memberantas korupsi dengan menaikkan taraf hidup para pejabat negara. Hal ini menurut Prabowo dapat memperkecil potensi korupsi di Indonesia.

“Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya. Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara negara. Saya sudah menghitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu!” tegas Prabowo.

Menurut pandangannya, negara harus realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. “Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” tegasnya.

Ketua Umum Gerindra ini mencontohkan hakim agung di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di sana, jabatan hakim agung dijamin seumur hidup.

Ketua Mahkamah Agung di Inggris, menurut Prabowo, merupakan pejabat negara dengan gaji paling tinggi. Kediaman resmi mereka juga lebih besar dibandingkan perdana menteri.

“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya katakan pendekatan sistemik atau pendekatan realistik,” kata Prabowo.

Anies Baswedan Ingin Revisi Undang-Undang KPK

Berbeda dengan Prabowo, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga KPK, dengan melakukan sejumlah kebijakan, salah satunya revisi Undang-Undang KPK.

“Kami melihat ada problem yang serius terhadap kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi, yang itu tercermin dalam survei CSIS tentang lembaga-lembaga pemerintahan, yang paling rendah kepercayaannya adalah DPR. Di atas DPR adalah KPK, justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi lembaga yang paling rendah kepercayaannya,” ujar Anies.

Untuk memberantas korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK, Anies hendak merevisi Undang-Undang KPK. Selain itu, Anies juga ingin menguatkan standar etika pegawai KPK.

“Pertama, revisi UU KPK. Kami ingin agar revisi ini bisa memperkuat KPK pada posisi yang lebih baik. Kedua, upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan penguatan standar etika yang tinggi di tubuh KPK,” ucap Anies.

Menurut capres koalisi Perubahan ini, pegawai KPK sebaiknya tidak makan bersama dengan para pejabat atau pihak-pihak yang berkepentingan.

“Itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja Undang-Undang yang memberikan kekuatan dan memberikan kemandirian, tapi juga di dalamnya, baik pimpinan maupun melakukan perbaikan rekrutmen di antirasuah itu,” sambungnya.

Dirinya juga akan memperkuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Caranya adalah dengan memberikan sanksi berupa demosi, hingga reposisi kepada pejabat publik yang tak patuh melaporkan harta kekayaannya.

Anies juga berjanji akan memiskinkan koruptor dengan mendorong pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

“Kami lihat perlunya kita menuntaskan UU atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan,” pungkas dia.

Ganjar Pranowo Ingin Miskinkan para Koruptor

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memiskinkan para koruptor dan mengirimnya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Dia menilai Lapas Nusakambangan menjadi tempat yang cocok bagi para koruptor.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan memiskinkan koruptor dengan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” tutur Ganjar.

Dia juga berupaya mempererat koordinasi antarpenegak hukum, termasuk cross check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran juga akan didorong.

“Termasuk publikasi hasil audit lembaga. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat apapun dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu. Kalau tidak, merosot. KPK sendiri mengakui itu. Inilah rebound yang mesti kita lakukan karena penanganan korupsi bukan hanya KPK, tapi tanggung jawab kita semua,” tandasnya.***

Penulis: Angghi Novita

Editor: Nurul Huda