Jateng, Tuturpedia.com – Petani hutan yang tergabung dalam anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Mulyo Raharjo Silayang Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora melaporkan oknum Perhutani kepada polisi.
Laporan tersebut diduga lantaran adanya pihak Perhutani merusak tanaman pertanian.
Ketua KTH Mulyo Raharjo Silayang, Surationo mengaku telah menerima surat tanda laporan penerimaan pengaduan dari polisi.
“Saya sudah menerima laporan dari polisi. Dua hari yang lalu, hari Jumat saya diminta untuk datang ke polsek Randublatung,” terangnya kepada awak media, Minggu (31/12/2023).
Dia merasa dirugikan dengan keberadaan oknum Perhutani. Padahal kelompok tani hutan yang dibawahi telah mendapatkan SK Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Artinya lahan hutan yang sebelumnya dikelola oleh perum Perhutani kini dikelola oleh kelompok.
“Oknum Perhutani masuk ke wilayah hutan kami dengan tidak sopan. Mereka merusak tanaman petani. Jagung diinjak-injak sampai patah. Ada yang dicaci hingga diancam mau dilaporkan polisi. Yang namanya petani kan takut,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa petani mengalami kerugian secara material kisaran Rp 10 juta dan kerugian imaterial.
Surat merasa geram atas ulah yang dilakukan oknum Perhutani yang sewenang-wenang sehingga petani rugi tenaga, biaya dan pikiran.
Akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan kejadian ke polisi dengan harapan petani kecil di pinggiran hutan merasa tenang.
“Demi petani ayem tentrem dalam menanam benih tanah yang sudah ber-SK, apapun kondisinya saya bersama petani memberanikan diri untuk bersikap, melaporkan kejadian ini kepada polisi,” jelasnya.
Dijelaskannya bahwa sebagian petani telah berutang ke bank jutaan rupiah untuk mengelola lahan hutan sosial itu.
Kelompok yang membawahi 535 petani ini mengelola hutan sosial seluas 895 hektare.
“Petani hanya ingin tenang, ingin bercocok tanam mencukupi kebutuhan perut. Petani kan penyangga tatanan negara Indonesia. Ya sudah semestinya bertani dengan baik,” ungkapnya.
Dia mengaku telah melayangkan surat laporan disertai berkas pendukung lainnya kepada Polsek Randublatung pada Kamis (28/12/2023).
Seorang koordinator pendamping KTH dari perkumpulan Rejo Semut Ireng Blora, Mulgiyanto menambahkan, adanya oknum Perhutani telah mengintimidasi petani sehingga petani merasa ketakutan.
“Jangan bikin gaduh di wilayah KHDPK apalagi di situ sudah ada tanamannya. Jadi, ada intimidasi terhadap petani yang selalu ditakut-takuti dengan mau dilaporkan polisi, mau diciduk, dikarungi, dikatai dan tidak boleh bercocok tanam. Karena program KHDPK adalah program strategis negara, kami menilai pihak Perhutani tidak mengindahkan program yang jelas regulasinya,” katanya.
Petani, kata Mulgiyanto, mengalami banyak kerugian selain materi juga psikis. Padahal jelas, petani telah sah menerima SK perhutanan sosial dengan nomor SK.185/MENLHK/SETJEN/PSL.0/3/2023 TANGGAL 3 MARET 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial Kehutanan Perhutani di Kabupaten Pati, Blora, Grobogan dan Rembang.
“Ada perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oknum Perhutani kepada petani. Petani kan sudah melalui tahapan aturannya. Mulai penerimaan SK yang ada di Kesongo oleh Bapak Presiden Joko Widodo kemudian adanya fasilitasi yang dilakukan oleh pihak KLHK dan PSKL Jawa,” ungkapnya.
Surat tanda penerimaan laporan pengaduan dari pihak kepolisian sektor Randublatung menerangkan bahwa sekitar 2 minggu yang lalu di Bulan Desember 2023 Blok Gubug Gendong kawasan KTH Mulyo Raharjo Silayang turut di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh pihak Perhutani KPH Randublatung dengan total kerugian sekitar Rp 10 juta.
“Atas kejadian tersebut, anggota Kelompok Tani Hutan Mulyo Raharjo Silayang mengalami kerugian sekitar Rp 10 juta selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randublatung,” bunyi surat tanda penerimaan laporan pengaduan.
Terpisah, Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Randublatung Junaidi saat dimintai konfirmasi mengaku pihaknya telah menerima surat pengaduan dari polisi.
“Kami sudah mendapat surat pengaduan hari Jumat dari polsek menghadap Pak Adm. Dan sedang didalami oleh polsek dengan harapan nanti bisa mediasi dengan CDK (Cabang Dinas Kehutanan) juga,” ucapnya.
Pihaknya mengaku telah melakukan pengecekan di Blok Gubug Gendeng dan pengecekan petugas. Ia mengatakan tidak ada yang dirusak dan petugas tidak ada yang merusak.
“Terlepas benar atau tidak, kami melakukan konfirmasi petugas di lapangan dan cek lokasi. Ternyata petugas tidak ada yang melakukan pengerusakan. Kemudian kami cek lokasi yang diperkirakan terkait informasi tersebut ternyata tidak ada yang rusak,” jelasnya.
Menurutnya dugaan pengerusakan di lahan hutan tersebut bukan masuk wilayah Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) perhutanan sosial (PS). Junaidi meyakini kawasan hutan tersebut masih dalam pengelolaan perum Perhutani.
“Tidak masuk (KHDPK PS). Petak tersebut masih masuk pengelolaan perum perhutani dan tidak masuk KHDPK,” ungkapnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro
Editor: Nurul Huda
