Tuturpedia.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika realisasi belanja negara sampai akhir Oktober 2023 mencapai Rp2.240,8 triliun atau 73,2% dari pagu.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
“APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat Rp1.572,2 triliun. Ini artinya 70 persen dari total pagu anggaran untuk tahun ini sudah terbelanjakan,” imbuh Menkeu Sri Mulyani dalam keterangannya saat konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, pada Jumat (24/11/2023) secara daring.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp768,7 triliun atau 76,8% dari pagu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan,
“Belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos,” ucap Menkeu.
Sedangkan, belanja non K/L sudah terealisasi sebesar Rp803,6 triliun atau 64,5% dari pagu yang digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, subsidi pupuk, program Kartu Prakerja, dan pembayaran pensiun.
“Dengan total belanja Rp1.572,2 triliun ini sebetulnya belanja pemerintah pusat dibandingkan tahun lalu adalah turun 5,9 persen. Inilah makanya penting pada bulan November-Desember ini, belanja Kementerian Lembaga dan belanja non K/L nanti akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN,” ungkapnya.
Sementara itu, transfer ke daerah per Oktober 2023 sudah terealisasi hingga Rp668,5 triliun untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.
Belanja negara terus diarahkan untuk menunjang peningkatan produktivitas dan peran sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian, serta terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita lihat, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik, dan insentif fiskal mengalami kenaikan penyaluran dibandingkan tahun lalu. Ini hal yang bagus karena DAU berkaitan dengan berbagai syarat salur untuk meyakinkan bahwa transfer dari pusat ke daerah dipakai untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan untuk berbagai pelayanan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dasar, termasuk untuk penggajian bagi pekerja PPPK,” tutur Menkeu.
Kinerja APBN hingga Oktober 2023 resilien dan tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia.
Percepatan belanja dan upaya mengantisipasi perlambatan pendapatan terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta ketidakpastian ekonomi global.***
Penulis: Ixora F
Editor: Nurul Huda
