Tuturpedia.com – Sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dinyatakan berstatus tanggap darurat bencana banjir.
Maka dari itu, para warga diimbau untuk waspada dan siap siaga.
Adapun kesembilan daerah dengan status tanggap darurat bencana banjir itu di antaranya ialah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Grobogan, dan Jepara.
Menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemungkinan cuaca ekstrem masih akan terjadi sampai Rabu, 20 Maret 2024.
Kemudian setelah itu, barulah terjadi tren penurunan curah hujan serta masa peralihan (pancaroba) pada bulan April hingga Mei 2024.
Nana Sudjana selaku Penjabat (Pj) Gubernur Jateng menuturkan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana.
Sejak bulan Januari lalu hingga Kamis, 14 Maret 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng sudah mencatat sebanyak 134 kejadian bencana, yang terdiri dari 61 angin kencang, 53 banjir, 18 tanah longsor, dan 2 kebakaran permukiman/gedung.
Dengan deretan bencana tersebut, mengakibatkan 226.601 jiwa terdampak, 15 korban meninggal dunia, dan 36.086 jiwa mengungsi.
“Termasuk kemarin banjir di Kabupaten Pekalongan yang menyebabkan dua orang meninggal,” ucap Nana Sudjana setelah Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).
Lebih lanjut, Nana mengatakan bahwa dalam kurun waktu satu minggu terakhir yakni 8-14 Maret 2024 telah ada 30 kejadian bencana besar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Pada waktu itu, tercatat sebanyak 14 kejadian banjir serta 16 kejadian angin kencang yang menyebar di 20 kabupaten/kota.
Banjir yang lebih banyak berada di Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
Menurut penjelasan Nana, kejadian bencana tersebut diakibatkan oleh cuaca ekstrem belakangan ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pun telah mengeluarkan sejumlah regulasi, memberikan dukungan logistik serta peralatan untuk menanggulangi bencana.
Ada pula kerja sama dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait guna menyalurkan bantuan dalam bentuk dukungan personel, peralatan, dan logistik.
“Menghadapi bencana, tentu kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun membutuhkan bantuan dari pusat,” tuturnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun turut memberi bantuan seperti peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, penguatan infrastruktur, dukungan peralatan, dan langkah-langkah untuk pemulihan pasca bencana.
Di sisi lain, BMKG membantu dalam hal rekayasa cuaca (teknologi modifikasi cuaca/TMC) supaya curah hujan dapat terkendali dan mengecilkan risiko terjadinya banjir serta tanah longsor.
Bupati/wali kota juga berupaya melakukan pencegahan bencana, mengatasi darurat bencana, hingga perencanaan rehabilitasi bencana.
“Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami standby terus dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap akan melakukan perbaikan,” terangnya.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, di sembilan daerah dengan status tanggap darurat, sesuai arahan Presiden Jokowi, BNPB langsung memberikan bantuan dasar dari penyintas bencana.
Bantuan itu berupa peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, lalu anggaran operasional untuk tanggap darurat.
Setelahnya, akan dilakukan transisi tanggap darurat, yang mana ada beberapa daerah yang mesti merelokasi masyarakat terdampak.
“Setelah itu, ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan rumah warga yang rusak diperbaiki,” ujarnya.***
Penulis: Annisaa Rahmah.
