Tuturpedia.com – Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra merespons pemanggilan empat menteri di Kabinet Indonesia Maju, yang memberikan keterangan soal bantuan sosial (bansos) di sidang sengketa Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Yusril mengatakan keempat menteri telah menyatakan tidak ada penyalahgunaan bansos jelang Pemilu 2024, seperti dalil yang dituduhkan paslon 01 (Anies-Muhaimin) dan paslon 03 (Ganjar-Mahfud MD).
“Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, 2 Menko, dan Menteri Sosial menyatakan tidak ada penyalahgunaan bansos, seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan,” tutur Yusril kepada para awak media.
Untuk diketahui, hari ini MK menghadirkan empat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Dalam keterangannya, Yusril menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos bukan dalam bentuk beras. Semua diberikan dalam bentuk bantuan langsung dan ditransfer melalui bank. Hal ini sesuai dengan keterangan Mensos Tri Rismaharini.
“Ibu Risma yang hadir pada hari ini jelas-jelas mengatakan, tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua berbentuk transfer melalui bank, baik secara elektronik, maupun melalui kantor Pos yang ada di daerah-daerah. Jadi, tidak ada yang berbentuk barang seperti beras,” tambahnya.
Terkait penambahan jumlah bansos, yang dianggap dilakukan pada masa-masa jelang Pemilu 2024 menurut Yusril juga tidak terbukti.
“Begitu juga peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti di sidang ini dan dibantah oleh Menkeu, Pak Menko Perekonomian, dan Mensos,” tutur ahli Hukum Tata Negara ini.
Namun demikian, Yusril mengakui terdapat bantuan baru yang dicairkan karena kebutuhan, yaitu Bansos El Nino. Namun periodenya bukan menjelang Pemilu.
“Hanya terkait dengan masalah bantuan yang terkait El Nino memang ada automatic adjustment, itu diakui. Mensos menyampaikan itu adalah permintaan kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi VIII DPR,” ujar Yusril.
Dia menjelaskan peningkatan bansos yang dikucurkan mencapai Rp50 triliun dari dana yang disediakan untuk El Nino. Tetapi dalam timelinenya tak bertepatan dengan masa Pemilu.
“Jadi semua itu betul berakhir pada November 2023, tidak ada penyaluran dana bansos El Nino. Ternyata dari keterangan Menkeu dan Mensos tidak ada penyaluran bansos El Nino pada tahun 2024, yang selama ini dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu supaya memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran,” tutup Yusril.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
