Tuturpedia.com – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menjawab isu dirinya yang disebut akan menjadi Menko Polhukam di Pemerintahan Prabowo Subianto selaku Presiden RI terpilih periode 2024-2029. Ia mengaku telah lama berdiskusi dengan Prabowo.
“Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu,” ucap Yusril di kawasan Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (29/9/2024).
Eks Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku, diskusi internal dilakukan sekaligus berkomunikasi dengan sejumlah elite Gerindra, di antaranya dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
“Semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang,” jelasnya.
Meski belum dapat dipastikan, Yusril mengaku siap, apabila benar ditugaskan sebagai menteri Prabowo pada Oktober 2024.
“Insyaallah tugas-tugas itu akan saya laksanakan dengan baik. Selama ini pengalaman-pengalaman saya menjadi Menkumham 2 kali, juga Mensesneg, sehingga cukup banyak pengalaman di bidang hukum dan legacy saya juga,” lanjut Yusril.
Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya tentang keputusan Prabowo-Gibran dalam menentukan posisi menteri. Yusril meyakini, keduanya akan merekrut menteri terbaik yang loyal dan mendukung program-program ke depan.
“Jadi semuanya kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan memutuskan siapa-siapa kabinet yang akan datang. Kita berharap semuanya akan berjalan baik,” imbuh Yusril.
Sebelumnya, Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid mengungkap bahwa Yusril Ihza Mahendra lebih ideal untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Adapun dalam karier di pemerintahan, Yusril diketahui pernah menjadi menteri di tiga pemerintahan presiden berbeda.
Yusril pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada 1999-2001. Lalu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004.
Ia juga pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004-2007.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Annisaa Rahmah
