Indeks

Usulan Hak Angket Dianggap Bukan Urgensi, AHY Lebih Tertarik Rekonsiliasi

Ketua Umum Partai Demokrat, AHY anggap usulan hak angket bukan urgensi. Foto: Instagram.com/agusyudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat, AHY anggap usulan hak angket bukan urgensi. Foto: Instagram.com/agusyudhoyono

Tuturpedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi perihal usulan hak angket yang belakangan ini ramai dibicarakan.

Menurut AHY yang juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat, ia tidak melihat ada keharusan yang mendesak untuk hak angket di DPR.

Sebelumnya, perbincangan mengenai hak angket tersebut diusulkan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Akan tetapi, AHY menambahkan, hal itu bukan karena Demokrat saat ini menjadi bagian pemerintahan sehingga dirinya melihat hak angket tak perlu untuk dituju.

Dia bahkan tetap menghormati proses penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih berjalan saat ini.

“Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung ya bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU,” ujar AHY usai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Lebih lanjut, AHY mengatakan jikalau dilihat secara logis, hasil penghitungan sementara Pilpres 2024 ini telah memposisikan pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul jauh dari rivalnya.

“Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh unggulnya marginnya besar, jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh,” kata AHY.

AHY Hormati Penggunaan Hak Konstitusional

Meski begitu, AHY tetap menghormati siapa saja yang hendak menggunakan hak konstitusional, terlepas dari Partai Demokrat yang tegas tidak melihat hak angket menjadi kepentingan.

“Saya juga sebagai seorang demokrat menghormati siapa pun di negeri kita, partai mana pun, tokoh mana pun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu,” tegas AHY.

Putra dari Presiden RI ke-6 ini pun tahu bahwa dalam perpolitikan tentu ada kekecewaan yang tercipta apabila target yang diinginkan tak tercapai. Kemudian, AHY menuturkan jika dirinya lebih tertarik dengan rekonsiliasi (memulihkan hubungan persahabatan).

“Kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine (sungguh-sungguh),” ucap AHY.

Mewakili Partai Demokrat, AHY merasa bersyukur karena dapat terlibat secara langsung dalam masa transisi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, terlebih pada Rabu (21/2/2024) dirinya dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.

“Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini, karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo insyaallah ya,” ungkapnya.***

Penulis: Annisaa Rahmah

Exit mobile version