Tegal, Tuturpedia.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak berhenti pada fase darurat semata. Pemerintah provinsi, kata dia, akan mengawal proses pemulihan hingga relokasi warga ke hunian yang aman dan layak.
Penegasan itu disampaikan Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan lintas instansi di Posko Terpadu Kesehatan Desa Padasari, Rabu (4/2/2026). Dalam rapat tersebut, ia menginstruksikan agar hunian sementara bagi pengungsi segera disiapkan.
“Saya minta semua unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi, jangan sampai ada kejadian susulan yang luput dari penanganan,” ujar Luthfi.
Ia menekankan, bantuan kepada warga terdampak tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat. Pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas, mulai dari hunian sementara hingga hunian tetap.
“Kita tidak bisa hanya datang membawa bantuan lalu selesai. Warga yang membutuhkan hunian sementara dan hunian tetap harus benar-benar dibackup,” katanya.
Selain tempat tinggal, Luthfi meminta seluruh kebutuhan dasar pengungsi dipastikan terpenuhi, mulai dari pangan, layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak.
“Daerah yang terdampak bencana harus dipastikan cukup semuanya. Dapur umum berjalan, sekolah anak-anak juga harus dipikirkan,” ujarnya.
Percepatan pemulihan infrastruktur juga menjadi perhatian. Luthfi meminta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten untuk menangani kerusakan jalan dan jembatan.
“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan putus, dalam hitungan hari harus sudah tertangani,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut terungkap, ratusan rumah warga tak lagi memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula. Kondisi ini, menurut Luthfi, harus menjadi fokus penanganan sosial jangka panjang.
“Ada sekitar 250 rumah yang tidak bisa dihuni lagi. Ini harus jadi prioritas. Jangan sampai warga kehilangan masa depannya,” katanya.
Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara cermat dan berkelanjutan agar tidak ada korban yang terlewat.
“Huntara bukan sekadar tempat singgah. Itu harus diproyeksikan sebagai tahap menuju hunian tetap, lengkap dengan fasilitas umum,” ujarnya.
Terkait pembangunan hunian tetap, Luthfi menegaskan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang akan digunakan. Pemerintah kabupaten diminta segera memetakan lokasi yang aman dan legal, sementara pembangunan akan difasilitasi pemerintah provinsi.
Relokasi, lanjutnya, harus mempertimbangkan aspek sosial agar warga bisa beradaptasi dan membangun kehidupan baru secara mandiri.
“Makna hadirnya negara adalah memberi kepastian, supaya masyarakat di hunian tetap nanti bisa hidup dan mandiri,” ucap Luthfi.
Gubernur juga meminta kesiapsiagaan penuh dari seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, dan tim SAR, untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan bahwa hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih berlangsung secara dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.
“Sekitar 250 rumah terdampak dan 804 warga terpaksa mengungsi. Karena kondisi masih bergerak, kami mengutamakan keselamatan dengan pemantauan dan evakuasi ke lokasi aman,” kata Ischak.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando. Selama masa tersebut, fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk operasional dapur umum yang mampu menyediakan sekitar 1.050 porsi setiap waktu makan.
Ischak juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Jawa Tengah yang langsung turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp300 juta untuk penanganan awal bencana.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, serta jajaran perangkat daerah dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Tegal.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
