Blora, Tuturpedia.com — Gelombang perlawanan petani tebu di Kabupaten Blora mencapai puncaknya. Ribuan petani bersama elemen rakyat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar Aksi Tumpah Tebu pada Senin, 1 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB di depan PG GMM. Aksi ini menjadi simbol kemarahan sekaligus bentuk tekanan terbuka atas krisis industri gula yang dinilai kian menekan kehidupan rakyat kecil.
Aksi tersebut akan diisi dengan mimbar bebas, orasi kerakyatan, teatrikal, hingga aksi tumpah tebu massal—sebuah simbol bahwa hasil jerih payah petani kini seolah tak lagi memiliki nilai di tengah ketidakpastian kebijakan dan nasib industri gula.
Bagi masyarakat desa, tebu bukan sekadar komoditas. Ia adalah denyut kehidupan. Dari hasil tebu, petani membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga menggerakkan ekonomi desa. Buruh tebang, sopir angkutan, pekerja bongkar muat, hingga pedagang kecil ikut menggantungkan hidup dari rantai ekonomi ini.
Namun, berhentinya operasional PG GMM dan belum jelasnya arah penyelesaian krisis industri gula membuat ribuan petani kini berada dalam ketidakpastian. Mereka merasa hanya dijadikan pemasok bahan baku, tanpa jaminan kesejahteraan.
Koordinator aksi dari Front Blora Selatan, Exy Wijaya, menegaskan bahwa aksi ini adalah akumulasi kekecewaan yang sudah lama dipendam petani.
“Petani sudah terlalu sering diberi janji. Tapi yang datang justru ketidakpastian. Kami membawa tebu bukan untuk keributan, tapi sebagai bukti jerih payah rakyat yang sedang dipermainkan,” tegasnya.
Menurut Exy, negara tidak boleh terus membiarkan petani menanggung beban krisis sendirian. Jika hal itu terjadi, gelombang perlawanan rakyat diyakini akan semakin besar.
Senada, Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo, menyebut kondisi saat ini sudah menyentuh titik kritis karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga.
“Kalau industri gula bermasalah lalu petani ikut dikorbankan, itu sama saja memukul kehidupan rakyat kecil,” ujarnya.
Anton juga mendesak pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya Komisi IV dan Komisi VI, untuk turun langsung ke Blora melihat kondisi riil di lapangan, bukan sekadar menerima laporan di pusat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Paguyuban Petani Tebu Blora, Hairul Anwar, menyoroti persoalan transparansi terkait utang PG GMM yang disebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Petani tidak boleh jadi korban dari krisis perusahaan. Persoalan ini harus dibuka terang ke publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika krisis ini dibiarkan berlarut, dampaknya akan meluas hingga melumpuhkan ekonomi desa: warung sepi, buruh kehilangan pekerjaan, dan angka pengangguran meningkat.
Aksi Tumpah Tebu ini diperkirakan menjadi salah satu konsolidasi terbesar petani tebu di Blora dalam beberapa tahun terakhir. Melalui aksi tersebut, para petani ingin mengirim pesan tegas bahwa kesabaran rakyat memiliki batas.
Sebab bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar tentang tebu—melainkan tentang masa depan ekonomi desa dan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
“Kalau tebu rakyat tidak lagi dihargai, maka rakyat sendiri yang akan turun ke jalan membawa hasil panennya sebagai perlawanan.”
