Jakarta, tuturpedia.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah acara buka puasa bersama di Istana Merdeka pada Rabu, 12 Maret 2025.
Pertemuan ini berlangsung di tengah sorotan terhadap transparansi fiskal pemerintah, khususnya terkait keterlambatan publikasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dua sumber dari kalangan petinggi Gerindra dan kolega Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal terkini, termasuk defisit APBN 2025 yang berada di angka 2,7 persen.
Angka ini diklaim masih dalam batas aman di bawah ambang 3 persen sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.
Namun, hingga saat ini, publikasi data realisasi APBN bulan Januari 2025 masih tertunda, memunculkan pertanyaan di kalangan investor dan pengamat ekonomi.
Kementerian Keuangan sempat menerbitkan laporan APBN KiTa edisi Februari 2025 di laman resminya, tetapi dokumen tersebut kemudian ditarik tanpa penjelasan mendetail.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa penundaan publikasi dilakukan agar konferensi pers yang dijadwalkan hari ini dapat memberikan penjelasan lebih komprehensif.
Direktur Eksekutif Center for Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan fiskal dapat menurunkan kepercayaan pasar.
“Keterlambatan publikasi ini menjadi sinyal negatif bagi investor, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran, implementasi sistem perpajakan Coretax yang bermasalah, serta tambahan anggaran untuk Danantara,” ujar Bhima.
Sejak awal 2025, perekonomian nasional menghadapi berbagai dinamika, termasuk penghematan anggaran Rp 306,69 triliun yang diteken oleh Presiden Prabowo dan peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara.
Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim berhasil mengamankan Rp 300 triliun dari berbagai inefisiensi dan akan mengalokasikannya untuk investasi strategis.
Dengan semakin kompleksnya tantangan fiskal, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Keterbukaan data APBN menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. (afp)
