Semarang, Tuturpedia.com – Langkah digitalisasi keuangan daerah di Jawa Tengah kian menunjukkan hasil nyata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan berbasis digital agar makin transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ballroom Gumaya Hotel, Rabu (11/2/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Nita Rachmenia, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi ajang evaluasi capaian digitalisasi di 35 kabupaten/kota. Hasilnya akan dibawa ke forum high level meeting yang dihadiri gubernur serta para bupati dan wali kota.
Menurut Nita, dari sisi infrastruktur, seluruh daerah di Jawa Tengah sudah menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Artinya, kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi telah tersedia merata.
“Secara sistem sudah siap. Tantangannya sekarang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar makin terbiasa membayar pajak dan retribusi secara digital,” ujarnya.
Di tingkat provinsi, inovasi pembayaran terus dikembangkan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jateng, Chairunisa, menyebutkan sejumlah layanan sudah berjalan, seperti aplikasi New Sakpole, Samsat Budiman, hingga terobosan terbaru Samsat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ke depan, New Sakpole akan diperbarui tampilannya dan diintegrasikan ke dalam SuperApp Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), agar layanan publik makin ringkas dalam satu genggaman.
Digitalisasi juga merambah sektor pengadaan barang dan jasa. Pemprov Jateng telah menghadirkan platform seperti Blangkon Jateng, Tisera, Gratis Ongkir, dan Toko Ladang yang terhubung dengan sistem LKPP. Upaya ini diharapkan membuat belanja pemerintah lebih transparan sekaligus mendorong pelaku usaha lokal ikut terlibat.
Berbagai terobosan tersebut membuahkan hasil. Pada 2025, Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan TP2DD terbaik peringkat kedua tingkat nasional sebuah pengakuan atas keseriusan daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel.
Dengan fondasi yang sudah kuat, langkah berikutnya adalah memastikan masyarakat semakin nyaman dan terbiasa memanfaatkan layanan digital dalam setiap transaksi dengan pemerintah daerah.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
