Karanganyar, Tuturpedia.com – Rencana pembangunan pabrik semen di kawasan karst Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, kembali mendapat sorotan dari jaringan masyarakat sipil dan komunitas lingkungan. Mereka mengingatkan potensi ancaman terhadap sumber air, ekosistem, lahan pertanian, serta ruang hidup masyarakat apabila pembangunan tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Penolakan tersebut menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Mengincar Karst di Pracimantoro yang diselenggarakan Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu (FRPGL) bersama WatchDoc, Jumat (13/11/2026).
Acara yang dimulai pukul 18.30 WIB itu berlangsung di Rumah Budaya Estetik Indonesia (RBEI), Karanganyar, Jawa Tengah. Sejumlah elemen masyarakat, komunitas, dan jaringan gerakan lingkungan hadir untuk membahas ancaman eksploitasi kawasan karst.
Diskusi menghadirkan Mas Permen dari Tali Jiwa Pracimantoro, Jagalawu, dan CELIOS. Sementara Bung Aan bertindak sebagai tuan rumah sekaligus moderator.
Jateng Guyub juga mengirimkan dua perwakilannya, Exi Wijaya sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan.
Dalam forum tersebut, persoalan Pegunungan Kendeng menjadi salah satu pembahasan penting. Pengalaman panjang masyarakat Kendeng menghadapi persoalan industri semen dinilai harus menjadi pelajaran sebelum pemerintah maupun investor mengambil keputusan pembangunan di kawasan karst Pracimantoro.
Masyarakat tidak boleh hanya dijanjikan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan tanpa memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
Kawasan karst memiliki fungsi ekologis penting, termasuk berkaitan dengan sistem hidrologi dan penyimpanan air. Karena itu, perubahan bentang alam akibat aktivitas industri harus dikaji secara cermat.
Jangan sampai pembangunan yang semula dijanjikan membawa kesejahteraan justru memunculkan persoalan baru bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada tanah dan sumber air di sekitarnya.
Jateng Guyub menilai masyarakat setempat harus mendapatkan ruang untuk mengetahui seluruh rencana pembangunan, menyampaikan keberatan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Jangan sampai Pracimantoro menjadi cerita berikutnya setelah Kendeng. Jangan sampai masyarakat baru menyadari besarnya kerusakan ketika mata air mulai hilang dan lingkungan sudah telanjur berubah,” menjadi salah satu pesan dalam pernyataan sikap mereka.
Tidak hanya pabrik semen, diskusi tersebut juga menyinggung proyek geothermal di sejumlah kawasan, termasuk Gunung Lawu, Ungaran, dan Ciremai.
Menurut Jateng Guyub, proyek yang membawa nama energi bersih maupun energi terbarukan tetap harus menjalani pengawasan dan pengujian dampak lingkungan secara terbuka.
Label energi hijau, menurut mereka, tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang kritik masyarakat. Setiap proyek harus memperhatikan keselamatan ekosistem dan hak masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
Mereka menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata pertentangan antara masyarakat dengan pembangunan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pembangunan dilaksanakan, siapa yang memperoleh manfaat, serta siapa yang harus menanggung risiko apabila terjadi kerusakan lingkungan.
Dalam pernyataan sikapnya, Jateng Guyub menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, menolak rencana pembangunan pabrik semen di kawasan karst Pracimantoro.
Kedua, mendesak perlindungan Pegunungan Kendeng dari potensi kerusakan ekologis akibat industri semen.
Ketiga, menolak proyek geothermal yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat di kawasan Gunung Lawu, Ungaran, dan Ciremai.
Jateng Guyub juga mengajak masyarakat dari berbagai daerah untuk membangun solidaritas. Sebab, menurut mereka, perjuangan mempertahankan lingkungan tidak boleh dibebankan hanya kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
“Ketika satu ruang hidup terancam, solidaritas masyarakat dari wilayah lain harus ikut tumbuh. Kami menolak jika masyarakat dibiarkan berjuang sendirian menghadapi kekuatan modal,” demikian pernyataan tersebut.
Mereka menilai rakyat memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pembangunan, memperoleh informasi, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka serta damai.
Bagi Jateng Guyub, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau keuntungan ekonomi. Kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat juga harus menjadi ukuran penting.
Pesan yang dibawa dalam kegiatan tersebut pun tegas: bumi bukan komoditas, alam bukan milik korporasi, dan ruang hidup merupakan hak rakyat.
“Selamatkan bumi atau menuju kehancuran!” menjadi seruan penutup Jateng Guyub dalam mengajak masyarakat menjaga lingkungan demi masa depan generasi mendatang.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
