Blora, Tuturpedia.com — Pernyataan tegas datang dari salah satu tokoh perempuan Blora, Jawa Tengah, Yuni, yang menyuarakan aspirasi agar dana pengembalian anggaran narasumber (narsum) yang cukup signifikan dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pembangunan yang mendesak.
Ia secara spesifik menyoroti perlunya pengembalian dana tersebut digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Selasa, (14/10/2025).
Mendorong Pembangunan Merata
Yuni menegaskan bahwa saat ini Kabupaten Blora masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum. Dan, dana yang kembali ke kas daerah ini adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kita punya kesempatan. Dana pengembalian ini seharusnya menjadi angin segar untuk perbaikan jalan-jalan kita yang rusak, memastikan akses air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi hak dasar warga,” ujar Yuni dalam keterangannya.
Prioritas Pendidikan dan Kesehatan
Lebih lanjut, Yuni juga menuntut agar sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta perbaikan layanan di Puskesmas dan rumah sakit daerah.
“Masa depan Blora ada di tangan generasi muda. Dana ini harus digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan yang layak dan memastikan setiap warga Blora mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa terkendala biaya,” tegasnya.
Ajakan kepada Pemerintah Daerah
Melalui desakannya ini, Yuni berharap Pemerintah Daerah Blora dapat segera mengambil kebijakan strategis untuk merealisasikan penggunaan dana pengembalian anggaran narsum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Langkah ini, menurutnya, akan menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Blora secara menyeluruh. Masyarakat kini menantikan respon dan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah terkait usulan prioritas ini.
Suara Yuni ini menambah panjang daftar desakan publik agar kasus honor narsum DPRD Blora ini menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, alih-alih hanya berkutat pada persoalan hukum semata.
