Tuturpedia.com – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengungkap adanya tiga skenario hitam penjegalan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).
Habiburokhman menuturkan, tiga skenario hitam penjegalan Prabowo-Gibran dilakukan lantaran meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran, sehingga membuat orang lain tidak melakukan cara-cara demokratis untuk mengalahkan Prabowo-Gibran.
Habiburokhman kemudian menjabarkan skenario penjegalan Prabowo-Gibran tersebut, yaitu sebagai berikut:
Pertama, dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian/lembaga yang pejabatnya berafiliasi kepada partai politik tertentu. Fenomena ini, kata dia, terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.
“Contoh yang terbarunya antara lain dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor Vario warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu. Kedua, dugaan mobilisasi ibu-ibu dharma wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu,” kata Habiburokhman di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Politisi Gerindra ini juga menduga adanya petugas pendamping desa dari Kementerian Desa, untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon.
“Kami mendapat informasi terakhir bahwa kalau ada petugas pendamping desa tidak berkenan mendukung paslon tersebut, maka SKnya tidak diperpanjang. Lalu, ada berita soal surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu di Taiwan,” imbuhnya.
Kedua, dengan meniupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Habiburokhman mengatakan, ada pihak yang dengan sengaja membangun narasi sesat bahwa Presiden Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti apa pun.
Sebagaimana diatur Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, menurutnya, seorang presiden bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.
“Ini dua-duanya secara rinci tidak terpenuhi,” sambungnya.
Ketiga, memproduksi berita bohong atau fitnah. Salah satunya melalui peredaran masif Koran Achtung yang isinya memfitnah Prabowo sebagai penculik 13 aktivis pada peristiwa 1998.
Kata Habiburokhman, pihaknya mendeteksi koran tersebut sudah beredar setidaknya di 20 kota besar di seluruh Indonesia.
“Mereka juga mengembuskan adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka mengembuskan berita ya, yang intinya ingin mengadu domba antara Prajurit TNI dengan masyarakat sipil,” ujarnya.
Berikutnya, ia menyatakan bahwa TKN akan menempuh jalur hukum untuk menghadapi persoalan ini. Pihaknya pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, dan Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
“Kami meminta kepada penegak hukum terkait, baik Bawaslu, DKPP, dan Kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik menangkal tiga skenario hitam di atas,” terangnya.
Habiburokhman berharap, upaya penjegalan capres dan cawapresnya berakhir, apalagi cara yang digunakan bertentangan hukum dan konstitusi.
“Sekali lagi, ini memasuki 20 hari terakhir ya menjelang coblosan, kami berharap pemilu ini bisa berjalan dengan damai, luber, dan jurdil,” pungkasnya.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Annisaa Rahmah
