Tuturpedia.com—Setelah Pemilu 2024, kabar-kabar kecurangan pemilu mulai muncul dan menyebar dari seluruh TPS di Indonesia.
Menanggapi kabar tersebut, Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud mengimbau untuk segera melaporkan kecurangan tersebut.
TPN Ganjar-Mahfud bahkan membentuk tim khusus untuk mengusut kecurangan pemilu sejak awal pencalonan calon presiden dan wakil presiden.
Namun Presiden RI Joko Widodo mengimbau untuk tidak hanya berkata ada kecurangan, melainkan juga melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab. Dengan catatan, kecurangan itu nyata dan ada buktinya.
Dikutip oleh Tuturpedia.com melalui berbagai sumber, Jumat (16/2/2024), Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud telah mengimbau untuk melaporkan dan mengawasi bersama kecurangan-kecurangan dalam pengambilan suara Pemilu 2024.
Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, melalui Twitternya @aniesbaswedan, meminta para pendukungnya melaporkan segala kecurangan pemilu ke tim hukum nasional Anies Muhaimin.
Tim hukum nasional AMIN menyediakan posko pengaduan yang dibuka 24 jam di Sekretariat Tim Hukum Nasional Mampang, Jakarta Selatan.
“Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan. Catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu, artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat,” jelas Anies pada Twitter @aniesbaswedan pada Rabu, 15 Februari 2024.
Selain timnas AMIN, TPN Ganjar-Mahfud juga ikut mengawal kasus kecurangan Pemilu 2024 ini.
Pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud melakukan rapat beserta seluruh ketua umum partai politik pendukung, termasuk ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Salah satu hasil rapat tersebut adalah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi dalam pilpres kali ini.
“Dari pejabat negara, yang menurut undang-undang Pemilu itu bertentangan, dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir. Baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi penggunaan aparatur negara. Kemudian politik anggaran yang secara nyata dipraktikkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali Pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari Pemilu. Karena itulah, dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik,” tutur pihak perwakilan Ganjar-Mahfud.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo turut memberi tanggapan. Dia meminta masyarakat untuk tidak hanya berteriak curang jika menemukan dugaan pelanggaran Pemilu.
“Capres, cawapres, kandidat, ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya,” kata Jokowi.
Dia menyebutkan bahwa pengawasan yang ada sudah cukup banyak untuk meniadakan kecurangan.
“Tapi kalau memang ada betul. Ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK. Saya kira sudah diatur semuanya, kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, langsung bawa ke MK,” jelas Presiden Jokowi.
Sampai saat ini, proses perhitungan suara di KPU masih belum selesai. Sejumlah pengamat mengingatkan publik untuk terus mengawal proses perhitungan suara.***
Penulis: Ainusshoffa Rahmatiah
Editor: Nurul Huda
