Jateng, Tuturpedia.com – Banyaknya jumlah ternak sapi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi salah satu peluang emas untuk pengembangan pertanian organik.
Bagaimana tidak? Pasalnya, pertanian organik bisa menjadi solusi bagi para petani untuk tetap produktif, di tengah-tengah keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman. Di sela-sela sosialisasi dan bimtek pengembangan pertanian organik pilot project di Kecamatan Banjarejo yang digelar di pendapa Rumah Dinas Bupati, pada Rabu (01/11/2023).
Hadir dalam sosialisasi dan bimtek pengembangan pertanian organik pilot project di Kecamatan Banjarejo tersebut, Camat Banjarejo, para kades dan para penyuluh pertanian, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Gapoktan se -Kecamatan Banjarejo. Sementara itu tampil sebagai narasumber dari KTNA Wonogiri.
Tak hanya itu, Bupati yang disapa akrab Gus Arief, ini pun memberi semangat kepada para petani di wilayah Kecamatan Banjarejo yang dibidik dan akan didorong untuk mengembangkan pertanian organik.
“Saya kemarin panen padi organik yang sudah berhasil di wilayah Kedungtuban, di antaranya di Desa Bajo, Ngraho, Sidorejo. Rata-rata harga beras organik dari panenan itu bisa Rp 17.000/Kg,’’ ucapnya.
Lanjut, Gus Arief kembali, dalam panen di Kedungtuban itu, ternyata menghasilkan 8,4 Ton/Ha gabah kering panen dan setelah diproses menjadi beras sekitar 4,1 Ton lebih.
Jika dihitung, dengan harga Rp 17.000/Kg, maka per Hektarnya bisa menghasilkan sekitar Rp 70 juta lebih.
“Ini cerita contoh pertanian organik yang berhasil. Silahkan mungkin teman-teman dari Banjarejo nanti bisa studi banding ke Kedungtuban,” ungkapnya.
Menurutnya setelah disurvei, beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat Blora, urutan pertama adalah soal pupuk, kedua infrastruktur jalan, dan ketiga air.
Persoalan pupuk jadi hal yang mendominasi dari banyaknya keluhan para petani karena memang sebagian besar masyarakat bekerja di bidang pertanian.
‘’Solusinya, pertama petani membeli pupuk non subsidi, kedua bagaimana kita punya potensi bahan baku pupuk organik yang melimpah harus dimanfaatkan. Bagaimana persoalan pupuk ketika petani butuh ini bisa dicukupi, kita buat terobosan agar tidak tergantung pupuk bersubsidi. Pertanian memanfaatkan pupuk organik dari kotoran sapi, di Blora ini sudah menerapkan, tapi belum masif,” Jelasnya.
Dirinya, juga mengungkapkan, Pemkab Blora melalui Dinas P4 akan terus mengawal pengembangan pertanian organik di Banjarejo. Mulai dari proses penanaman, panen, pasca panennya termasuk pasar.
“Ketika nanti pasarnya sudah ada, petani organik di Blora diminta konsisten produksinya. Karena memang kalau beras yang organik itu permintaanya cenderung banyak,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa berbagai sektor permodalan, asuransi pertanian, stakeholder terkait, hingga akademisi juga akan dilibatkan. Itu dilakukan agar pertanian organik di Blora ini bisa berkembang.
“Ini benar-benar kita kawal, termasuk dari perguruan tinggi, saya sudah menghubungi sejumlah Fakultas Peternakan. Ada juga 6 perguruan tinggi yang saya minta ngawal para petani di Blora yang mengembangkan pertanian organik,” bebernya.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah desa untuk bisa mendorong para petani yang ada di wilayahnya, untuk bisa mulai pertanian organik.
“Kades perangkat saya wajibkan punya demplot. Bagaimana desa-desa di Banjarejo bisa memanfaatkan potensinya. Saya juga minta masing-masing desa harus ada anak muda yang kita magangkan untuk bidang pertanian,” tandasnya.
Perlu diketahui saat ini Pemkab Blora memiliki program Gerakan Sejuta Kotak Umat (Gerakan masif Menjadikan Kotoran Ternak Bermutu dan Kaya Manfaat).
Ini adalah sebuah gerakan masif pembuatan kotak fermentasi untuk mengolah kotoran ternak agar menjadi pupuk yang bermutu dan kaya manfaat untuk tanah dan tanaman pertanian.***
Penulis: CR
Editor: Nurul Huda
