Tuturpedia.com – Mahfud MD menyoroti soal program makan siang gratis milik capres-cawapres nomor urut 2 yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dikutip Tuturpedia.com, Selasa (27/2/2024), APBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia setelah ini.
Mahfud MD selaku calon wakil presiden nomor urut 3 menilai jika anggaran program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran tidak tepat dimasukkan dalam RAPBN 2025. Pasalnya APBN 2025 harusnya disusun berdasarkan program Presiden Jokowi.
Sementara itu, program makan siang gratis merupakan program yang diusung oleh Prabowo-Gibran, di mana jika pun menang dalam pilpres hitungannya masuk dalam pemerintahan baru.
“APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, Karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru,” ungkap Mahfud MD.
Mahfud MD juga menambahkan seharusnya program makan siang gratis itu masuk ke dalam program pemerintah baru yang baru bisa dimasukkan pada APBN perubahan tahun 2025.
“Mestinya itu menjadi program pemerintah baru, yang baru bisa masuk nanti di apa namanya APBN perubahan tahun 2025 Juni, ya,” lanjutnya.
Kendati demikian, Mahfud juga menyebutkan mungkin itu merupakan sumbangan pemikiran, namun dari segi tahapan memang seharusnya anggaran program makan siang gratis ditetapkan oleh pemerintahan baru.
“Tapi enggak apa-apalah. Itu mungkin sebagai sumbangan aja, sumbangan pemikiran. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru berarti,” tuturnya.
Selain menyoroti soal anggaran program makan siang gratis yang masuk RAPBN 2025, Mahfud sempat menyinggung soal pemerintah Jokowi yang membahas program usulan dari capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Mahfud menyebut dirinya tidak mempermasalahkan jika pemerintahan Jokowi membahas soal program tersebut.
“Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga. Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya. Kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet,” ujarnya.***
Penulis: Niawati
Editor: Annisaa Rahmah
