Tuturpedia.com – Kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.
Dikutip Tuturpedia.com dari laman setkab.go.id pada Kamis (4/7/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terkait peristiwa peretasan Pusat Data Nasional (PDN) tersebut.
Salah satu hasil evaluasi yang ditekankan Jokowi adalah agar data nasional selalu direkam cadang atau di-backup agar meminimalisasi kejadian serupa di masa mendatang.
“Ya, sudah kita evaluasi semuanya,” ucap Jokowi.
“Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga telah memimpin rapat bersama jajarannya guna membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS pada Jumat (28/6/2024) lalu.
Sebagai langkah lanjutan dari rapat tersebut, digelar pula rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Senada dengan Jokowi, Hadi juga mengatakan bahwa membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau cold site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan jika pemerintah ke depannya akan menyiapkan pengaturan untuk penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data.
“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” pungkasnya.***
Penulis: Sri Sulistiyani.
Editor: Annisaa Rahmah.
