Tuturpedia.com – Menanggapi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina, Mahfud MD sebut akan ada gelombang pengunduran diri.
Dikutip Tuturpedia.com dari berbagai sumber pada Sabtu (3/2/2024), Mahfud MD menyampaikan jika pengunduran diri Ahok merupakan sebuah seruan moral dan bentuk dari kesadaran pribadi.
“Enggak apa-apa, itu kan kesadaran pribadi dia, sekaligus itu seruan moral sebenarnya,” ucap Mahfud MD.
Lebih lanjut, dia menambahkan jika saat ini tengah muncul gejala pengunduran diri dari banyak pihak, mulai dari dirinya yang mundur hingga Deputi 5 KSP Kantor Staf, Jaleswari Pramodhawardani.
“Gejala yang sekarang muncul itu mengundurkan diri, kan? Saya undurkan diri lalu disusul oleh Deputi 5 KSP Kantor Staf, Jaleswari Pramodhawardani, lalu Pak Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama,” ungkap Mahfud MD.
Mahfud kemudian menyebutkan, bahwa sudah terjadi gelombang pengunduran diri selama dua hari ini.
Selain mengatakan soal gelombang pengunduran diri, Mahfud juga menanggapi soal gelombang kritik yang diserukan oleh para sivitas akademik kampus dan guru besar.
Mahfud MD pun mengatakan jika negara saat ini sedang tidak dalam keadaan baik dan demokrasi terancam.
“Itu gelombang dua hari ini, tiga hari ini gelombangnya kampus-kampus sudah mulai berbicara guru besarnya, bahwa negara ini sedang tidak dalam keadaan baik, demokrasi terancam,” pungkas Mahfud MD.
Sebelumnya, gelombang pengunduran diri ini juga sempat disinggung oleh Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
Menurutnya, pengunduran diri Mahfud MD dapat memicu gelombang pengunduran diri dari menteri-menteri lain yang merasakan kondisi di kabinet sudah tak kondusif lantaran pernyataan Jokowi yang terang-terangan menunjukkan keberpihakan secara simbolis pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Belum lagi banyaknya menteri yang bergabung dengan tim sukses, sebagaimana sudah disebutkan oleh Mahfud MD di Semarang.
“Mahfud mundur, bagi saya, dapat menjadi provokasi atau pemantik bagi menteri lain untuk melakukan hal yang sama,” tutur Adi Prayitno.
Terlebih, menurut Adi, menteri merupakan pejabat publik yang disorot.
Sehingga apabila mereka ingin berpihak atau ingin maju dalam pilpres atau ingin ikut kampanye dan menjadi tim sukses, maka pilihannya kalau tidak cuti, mengundurkan diri agar tidak menggunakan fasilitas negara.***
Penulis: Niawati
Editor: Annisaa Rahmah
