Tuturpedia.com – Perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP SE tak hanya menyuap pejabat-pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tapi juga Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Pemprov DKI Jakarta.
Dikutip Tuturpedia.com dari berbagai sumber pada Rabu (17/1/2024), sebelumnya perusahaan pembuatan perangkat lunak manajemen dan bisnis asal Jerman, SAP SE (SAP) diduga telah menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan juga Afrika Selatan.
Informasi tersebut terungkap melalui dokumen resmi dari Departemen Kehakiman AS.
Pihak Departemen Kehakiman AS menyebut jika SAP harus membayar denda sebesar 220 juta dolar AS atau sekitar Rp3,4 triliun. Denda tersebut merupakan hasil dari investigasi yang telah dilakukan sejak 2017 oleh DOJ dan SEC.
Dalam investigasi tersebut disimpulkan bahwa SAP telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FPCA) dengan memberikan suap baik dalam bentuk transfer, uang tunai maupun barang mewah pada pejabat dua negara, yakni Indonesia dan Afrika Selatan.
Ada dua lembaga di Indonesia yang diduga menerima suap dari SAP yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Usai publik dibuat terkejut dengan fakta soal penyuapan yang dilakukan perusahan asal Jerman, SAP pada pejabat Indonesia, kini kembali dibuat heboh lantaran perusahaan perangkat lunak satu ini tak hanya menyuap asal Indonesia saja.
Namun diduga, SAP juga menyuap beberapa pejabat lainnya di sejumlah instansi di Indonesia mulai dari Pemerintah Provinsi DKI, Kementerian Sosial, Pertamina, sampai PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.
Informasi tersebut didapat dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat.
Tak hanya Indonesia, SAP SE pun diduga menyuap beberapa negara lain seperti Azerbaijan, Afrika Besar (Malawi, Kenya, Tanzania, dan Ghana), serta Afrika Selatan.
SEC mengatakan jika SAP SE melalui SAP lokal di empat negara tersebut, termasuk di Indonesia serta pihak ketiga rekanan itu bekerja sama untuk mendapatkan sejumlah proyek dengan menghalalkan segala cara, salah satunya melakukan penyuapan.
Saat ini, pihak DOJ dan FBI masih bekerja sama untuk menyelesaikan proses hukum dengan pihak terkait.
Sementara itu, KPK mengatakan akan mendalami informasi mengenai kasus tersebut dan bekerja sama dengan penegak hukum internasional jika memang terbukti adanya korupsi oleh perusahaan Jerman.***
Penulis: Niawati
Editor: Annisaa Rahmah
Respon (0)