Jateng, Tuturpedia.com – Tokoh masyarakat Kecamatan Kedungtuban, Tanto, berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk benar-benar memperhatikan tahapan seleksi penjaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Yakni seleksi di kelurahan/desa, yang akan bertugas di Pilkada 2024. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil.
Hal tersebut disampaikan olehnya lantaran selama ini ia menilai banyak unsur dari oknum PNS, perangkat desa maupun PPPK yang ikut serta dalam PPK dan PPS.
“Menurut saya, sejauh mata melihat, telinga mendengar, dan pengalaman pemilu kemarin, selama ini banyak oknum PNS, perangkat desa, maupun PPPK yang ikut menjadi petugas PPK serta PPS. Kan, kurang bagus gitu lho,” ucap Tanto, pada Selasa (23/4/2024).
Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan, diduga faktor memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bertugas menjadi PPK dan PPS, dinilai jadi hambatan.
“Mungkin, iya, mungkin. Salah satu faktornya adalah itu tadi. Yakni adalah masih belum percaya pada masyarakat untuk mengemban tugas itu. Makanya, kebanyakan diisi oleh oknum-oknum ini,” ungkapnya.
Maka dari itu, dirinya pun berharap kembali kepada KPU Blora, agar ke depannya memprioritaskan maupun memberikan kesempatan masyarakat untuk bergabung menjadi PPK dan PPS.
“Kasihlah kepercayaan dan kesempatan pada masyarakat untuk ikut. Jangan hanya itu-itu saja. Kalau tetap itu-itu saja iya akhirnya kan dipandang kurang pas, jadi dobel. Dobelnya itu iya karena sudah jadi PNS dan PPPK, tambah lagi menjadi PPK serta PPS. Di Blora masih banyak kok selain itu,” tuturnya.
Tak hanya KPU saja, bahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora tak luput jadi sorotannya.
“Iya tidak hanya KPU saja. Kalau bisa BKD dan PMD Kabupaten Blora, mengeluarkan surat edaran kepada bawahannya,” imbuhnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro.
Editor: Annisaa Rahmah.
