Tuturpedia.com — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Angka ini terekam dalam survei nasional terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia, dan menempatkan presiden sebagai salah satu figur dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding sejumlah lembaga negara lainnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dalam rilis resminya menjelaskan, survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara acak berlapis (multistage random sampling). Margin of error dan tingkat kepercayaan disesuaikan dengan standar metodologi survei nasional yang lazim digunakan lembaga tersebut dalam berbagai riset elektoral dan opini publik.
Presiden dan TNI di Puncak Kepercayaan
Dalam temuan itu, kepuasan terhadap Presiden terbagi dalam dua kategori utama: 15 persen responden menyatakan sangat percaya, sementara 76 persen menyatakan cukup percaya. Hanya 7 persen yang menyebut kurang percaya, dan 1 persen tidak menjawab.
Angka tersebut beririsan dengan tingkat kepercayaan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang juga menempati posisi atas dalam survei ini. TNI mencatat 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya, dengan tingkat ketidakpercayaan relatif rendah.
Fenomena ini memperlihatkan dua kecenderungan: pertama, kuatnya legitimasi eksekutif di awal masa pemerintahan; kedua, konsistensi TNI sebagai institusi dengan persepsi publik yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana juga tercermin dalam berbagai survei sebelumnya dari lembaga-lembaga independen.
Lembaga Hukum dan Politik: Variasi Kepercayaan
Sementara itu, lembaga penegak hukum dan politik menunjukkan variasi tingkat kepercayaan yang lebih beragam.
Untuk Kejaksaan Agung, sebanyak 6 persen responden menyatakan sangat percaya dan 74 persen cukup percaya. Adapun Mahkamah Konstitusi memperoleh 4 persen sangat percaya dan 71 persen cukup percaya.
Tingkat kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat 5 persen sangat percaya dan 67 persen cukup percaya. Angka ini mencerminkan adanya basis kepercayaan publik yang masih kuat, meski diiringi 23 persen responden yang menyatakan kurang percaya.
Di ranah legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencatat tingkat kepercayaan relatif lebih rendah: 3 persen sangat percaya dan 53 persen cukup percaya, dengan 36 persen menyatakan kurang percaya. Pola serupa tampak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang meski masih didominasi kategori “cukup percaya”, menghadapi proporsi ketidakpercayaan yang lebih tinggi dibanding presiden dan TNI.
Adapun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh 5 persen sangat percaya dan 60 persen cukup percaya, dengan 30 persen menyatakan kurang percaya.
Membaca Angka 79,9 Persen
Angka 79,9 persen bukan sekadar statistik. Dalam tradisi survei opini publik, tingkat kepuasan di atas 70 persen umumnya dipandang sebagai indikator legitimasi yang kuat, terutama pada fase awal pemerintahan. Namun demikian, dinamika politik dan ekonomi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik.
Pengamat politik menilai, tingginya kepuasan publik terhadap Presiden saat ini dapat dipengaruhi sejumlah faktor: konsolidasi elite pasca-pemilu, stabilitas keamanan, serta ekspektasi publik terhadap program-program prioritas pemerintah. Dalam konteks ini, opini publik kerap bergerak mengikuti persepsi atas stabilitas dan kepastian arah kebijakan.
Di sisi lain, variasi tingkat kepercayaan terhadap lembaga legislatif dan penegak hukum menunjukkan bahwa publik tetap kritis terhadap fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kesenjangan ini mengisyaratkan adanya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi reformasi kelembagaan.
Pentingnya Transparansi Metodologi
Sebagai lembaga survei yang telah lama beroperasi, Indikator Politik Indonesia kerap menjadi rujukan media nasional dalam memotret tren opini publik. Meski demikian, transparansi metodologi tetap menjadi prasyarat penting agar hasil survei dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun publik.
Dalam setiap rilisnya, Indikator biasanya menyertakan periode survei, jumlah responden, metode pengambilan sampel, serta margin of error. Informasi ini penting untuk membaca data secara proporsional dan menghindari simplifikasi angka semata.
Pada akhirnya, survei ini memberi potret awal tentang bagaimana publik menilai kepemimpinan nasional dan institusi negara. Angka 79,9 persen bisa menjadi modal politik yang signifikan bagi Presiden. Namun seperti lazimnya dalam demokrasi, legitimasi bukanlah sesuatu yang statis. Ia dirawat oleh kinerja, diuji oleh krisis, dan dinilai ulang oleh publik dari waktu ke waktu.***
