Blora, Tuturpedia.com – Isu pengelolaan sampah di Kabupaten Blora didorong untuk bertransformasi dari sekadar masalah lingkungan dan beban anggaran menjadi sektor bisnis yang menguntungkan. Senin, (24/11/2025).
Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Blora, Forum Blora Mustika (FBM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk segera menyusun kebijakan strategis dan secara proaktif mengundang investor kompeten di bidang pengolahan sampah.
FBM, sebagai forum masyarakat yang peduli kelestarian daerah, menyoroti peningkatan volume timbulan sampah yang berpotensi menimbulkan masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan, serta membebani anggaran daerah.
Beralih dari ‘Kumpul-Angkut-Buang’
Dalam surat yang diajukan pada 8 November 2025 tersebut, FBM menekankan perlunya perubahan paradigma.
Mereka tidak lagi menginginkan pengelolaan sampah konvensional (kumpul-angkut-buang), melainkan sebuah industri pengolahan sampah terintegrasi yang memanfaatkan teknologi modern.
- Jenis-jenis industri yang diusulkan meliputi:
- Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Industri daur ulang (plastik, kertas, logam).
Produksi pupuk kompos berkualitas.
Pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse-Derived Fuel/RDF).
- Potensi Ekonomi Sirkular yang Menggiurkan
FBM juga menyertakan kajian ekonomi ringkas yang menunjukkan potensi keuntungan besar dari model bisnis
Ekonomi Sirkular.
- Bagi Pemkab Blora:
Efisiensi APBD: Mengurangi beban anggaran untuk operasional TPA dan memperpanjang umur teknis TPA. - Potensi PAD Baru: Mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagi hasil (sharing profit) atau pajak industri pengolahan.
- Solusi Lingkungan Permanen: Mengatasi masalah pencemaran dan TPA yang overload.
- Bagi Investor: Investor akan mendapatkan sumber pendapatan ganda, yakni dari penjualan produk olahan (listrik, RDF, biji plastik) dan tipping fee (biaya jasa pengolahan) yang dibayarkan Pemkab, dengan pasokan bahan baku (sampah) yang berkelanjutan.
FBM berharap, dengan adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari Bupati Blora untuk memberikan kemudahan perizinan dan skema investasi yang menarik (seperti skema KPBU), Blora dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah modern di Jawa Tengah.
