Semarang, Tuturpedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan antikorupsi di wilayahnya hingga tingkat desa.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah telah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina secara bersama-sama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Nana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Kamis, 11 Juli 2024.
“Tahun 2024 ini akan direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi,” kata Nana.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak. Termasuk kepala daerah yang juga turut diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya.
Selain itu, lanjut Nana, semua pihak diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pungli dalam pelayanan publik. Pelayanan terbaik adalah prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
Lebih lanjut, Nana menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, salah satunya adalah deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, hal tersebut terkait dengan target reformasi birokrasi.
“Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi ini berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan kita lawan,” ucapnya.
Mengenai optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital.
“Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB terus berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.
Dalam rangka pemberantasan korupsi, lanjut dia, yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebaik-baiknya sistem tidak cukup kalau tidak memilki pimpinan yang baik.
“Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik,” ucapnya.
Oleh karena itu, Alex mengingatkan kepada seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 nanti untuk memilih pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang berintegritas.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar.
Editor: Annisaa Rahmah.
