Tuturpedia.com — Sebuah surat terbuka dari seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kudus mendadak menyita perhatian publik. Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa kelas XI di SMK NU Miftahul Falah Kudus, menulis langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan sikap yang tak lazim: menolak jatah pribadinya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat yang diunggah ke media sosial itu dengan cepat menyebar luas, memantik diskusi tentang prioritas kebijakan publik dan kesejahteraan guru.
Dalam suratnya, Rafif memperkenalkan diri sebagai anak dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. Ia menulis dengan nada hormat, namun tegas, menempatkan guru sebagai sosok sentral dalam pembentukan karakter dan masa depan generasi muda.
“Setelah orang tua, guru adalah sosok yang paling saya hormati,” tulis Rafif.
Namun, di balik penghormatan itu, ia menyampaikan kegelisahan. Menurutnya, masih banyak guru termasuk di sekolahnya yang mengabdi dengan penuh dedikasi, tetapi belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Alih-alih menerima manfaat program makan gratis, Rafif justru meminta agar anggaran tersebut dialihkan. Ia menghitung secara sederhana: dengan estimasi Rp15.000 per hari selama 18 bulan masa sekolah tersisa, totalnya mencapai sekitar Rp6,75 juta.
Bagi sebagian orang, angka itu mungkin kecil. Namun bagi Rafif, nilai tersebut cukup berarti jika dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi para guru.
“Bagi saya pribadi, angka tersebut mungkin tidak mengubah banyak hal, tetapi dapat menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi guru,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa sikapnya bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan aspirasi seorang pelajar yang peduli terhadap kondisi pendidikan. Rafif juga mengajak siswa lain untuk lebih berani menyuarakan pentingnya kesejahteraan guru sebagai pilar kemajuan bangsa.
Unggahan surat tersebut segera viral di Instagram dan platform lainnya. Warganet ramai-ramai memberikan respons, sebagian memuji keberanian dan empati Rafif, sementara yang lain menjadikannya pintu masuk untuk membahas ulang efektivitas program bantuan sosial yang bersifat langsung.
Pengamat pendidikan menilai fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran kritis di kalangan pelajar. Aspirasi seperti yang disampaikan Rafif dianggap sebagai bentuk partisipasi publik yang sehat dalam demokrasi, meski tetap perlu dikaji dalam kerangka kebijakan yang lebih luas.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan pelajar, yang dalam jangka panjang diharapkan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Sejumlah studi dari lembaga seperti Badan Pangan Dunia (WFP) dan UNICEF menunjukkan bahwa intervensi gizi memiliki korelasi kuat dengan peningkatan konsentrasi dan performa belajar siswa.
Namun di sisi lain, isu kesejahteraan guru juga bukan perkara baru. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan masih adanya kesenjangan kesejahteraan, terutama bagi guru honorer di berbagai daerah.
Dalam konteks itulah, suara Rafif menemukan relevansinya, bukan sebagai penolakan mentah terhadap program pemerintah, melainkan sebagai pengingat bahwa kualitas pendidikan bertumpu pada banyak aspek termasuk kesejahteraan para pendidik.
Surat Rafif mungkin sederhana, ditulis tanpa bahasa teknokratis atau data yang rumit. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Ia berbicara sebagai murid yang melihat langsung realitas di sekitarnya.
Di tengah derasnya arus kebijakan dan program, suara seperti ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik pada akhirnya bermuara pada manusia, guru yang mengajar, dan murid yang belajar.***
