Tuturpedia.com – Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong pada hari Minggu (18/8/2024) mengumumkan bahwa pekerja berpenghasilan rendah dan menengah yang kehilangan pekerjaan akan menerima hingga S$6.000 (Rp70.933.740) selama jangka waktu hingga enam bulan.
Bantuan ini diketahui tercatut dalam Skema Dukungan Pencari Kerja Skills Future yang baru dan dinilai sebagai perubahan besar dalam pendekatan Singapura dalam membantu para pengangguran yang menurut data tingkat pengangguran penduduk Singapura saat ini berada pada angka sekitar 2,7 persen pada kuartal kedua.
“Kami telah melihat apa yang terjadi di negara-negara lain ketika kelompok menengah tertinggal. Pusatnya tidak bisa bertahan. Masyarakat mulai terpecah dan runtuh,” kata Wong.
Menteri Tenaga Kerja, Tan See Leng akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema baru ini.
Sebelumnya, menurut situs Workforce Singapore (WSG) pada Senin (19/8/2024) pagi, skema ini akan memberikan dukungan kepada warga Singapura yang mengalami PHK yang sebelumnya memiliki pendapatan bulanan rata-rata di bawah S$5.000 (Rp59.111.450).
Namun, mulai pukul 15.00 pada hari Senin (19/8/2024), angka S$5.000 tersebut telah dihapus dan situs web menyatakan bahwa skema tersebut ditujukan untuk warga negara Singapura yang berpenghasilan rendah dan menengah.
Bukan hanya dana bantuan untuk para pengangguran, Pemerintah Singapura juga mewajibkan para pencari kerja yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan, bimbingan karier, dan layanan pencocokan pekerjaan. Untuk menunjang hal ini, pemerintah setempat juga memberikan tunjangan pelatihan hingga S$3.000 (Rp35.466.870) per bulan.
Selain itu, ada juga hibah perumahan umum yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan rendah dan cuti ayah wajib mulai April 2025.
Dengan adanya bantuan ini, beberapa ahli yang mengamati skema baru Pemerintah Singapura tersebut mengkhawatirkan adanya ketergantungan yang timbul di tengah masyarakat.
Dikutip dari laman CNA pada Selasa (20/8/2024), Christopher Gee, Wakil Direktur Institute of Policy Studies (IPS) mengatakan bahwa jumlah bantuan keuangan tidak boleh terlalu tinggi atau bertahan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Jika jumlahnya terlalu tinggi, perilaku dapat berubah dan motivasi pekerja untuk terus mencari pekerjaan mungkin akan menurun.
“Selain itu, makin tinggi jumlah dukungan finansial, makin besar biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut,” kata Gee, yang juga merupakan peneliti senior di departemen Tata Kelola dan Ekonomi.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Annisaa Rahmah
