Tuturpedia.com – Timur Tengah tengah dihadapi berbagai konflik yang berimbas pada keamanan hingga keuangan beberapa negara. Atas terjadinya konflik tersebut, Presiden RI Joko Widodo menegaskan jika Indonesia berada pada sikap deeskalasi dengan sejumlah negara yang terlibat pertikaian perang di Timur Tengah.
Selain itu, gejolak geografis yang terjadi di Timur Tengah juga dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai tukar uang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meskipun, hingga saat ini Bank Indonesia meyakinkan nilai tukar masih dalam keadaan stabil.
Untuk tindakan pencegahan, Menkeu dan jajarannya membahas konflik Timur Tengah ini pada rapat pertama pasca Lebaran 2024. Rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan.
Menurut Bendahara mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi gejolak serta dinamika global dan nasional.
Di kesempatan lainnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan jika saat ini Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis sebagai langkah pencegahan.
Menurut Airlangga, dampak yang akan dihasilkan dari adanya konflik Timur Tengah akan menjadi dampak domino terhadap pasar finansial di Indonesia.
Bukan hanya itu, dampak yang sudah mulai terasa dari ketegangan tersebut adalah terganggunya rantai pasokan gandum dan komponen alat-alat produksi yang dibawa dari Eropa serta meningkatkan biaya kargo.
Meskipun begitu, menurutnya saat ini Indonesia masih cukup kuat untuk meredam dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Selain itu, menurutnya pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5 persen dengan inflasi yang terkendali.
Sampai dengan Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus serta menopang Cadangan Devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat.
Diketahui, untuk mengambil langkah pencegahan yang lebih matang ke depannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun menyelenggarakan rapat dengan sejumlah duta besar negara sahabat.
Selain untuk mencermati perkembangan global dan regional, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk membahas respon dari beberapa sektor, seperti kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
