Semarang, Tuturpedia.com — Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan asosiasi perumahan membuahkan hasil: kebutuhan rumah atau backlog di Jawa Tengah menurun sebanyak 274.514 unit sepanjang 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, pada awal 2025, backlog rumah di provinsinya tercatat mencapai 1.332.968 unit. Sepanjang tahun, sekitar 274.514 unit telah berhasil ditangani, sehingga masih tersisa 1.058.454 unit yang perlu segera dipenuhi.
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama, menggandeng Real Estate Indonesia (REI) dan asosiasi perumahan lainnya,” kata Gubernur Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2/2026).
Luthfi menekankan pentingnya percepatan pemenuhan backlog sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng pun menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk membangun dan merenovasi rumah untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Ia berharap, asosiasi dan pengembang perumahan bisa berperan aktif menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sekaligus mendukung program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah-langkah ini strategis. InsyaAllah kita mampu memastikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” ujarnya.
Meski begitu, Luthfi menekankan agar pembangunan perumahan tetap memperhatikan ketersediaan lahan. Lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman. Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai aturan tata ruang masing-masing wilayah.
Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng yang sangat membantu percepatan pemenuhan rumah layak huni. Setiap tiga bulan, REI Jateng melakukan evaluasi program pembangunan rumah bersama Gubernur Luthfi untuk memastikan target 3 juta rumah tercapai.
“Masyarakat masih sangat membutuhkan rumah. Kami mengimbau anggota untuk bekerja profesional dan tetap mematuhi aturan,” katanya.
Hermawan juga menyoroti peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama setelah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperluas, yang sangat mendukung percepatan pembangunan perumahan di Jawa Tengah.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
